Menjelang Djarot Lengser, Raperda Reklamasi Belum Ada Kejelasan
Pemprov DKI hingga saat ini masih menunggu dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan menjadi landasan untuk pembangunan di pulau reklamasi, yaitu Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Nasib Raperda itu memicu spekulasi bakal dikebut sebelum Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, lengser bulan depan. Pasalnya, Gubernur Terpilih Anies Baswedan, menolak tegas segala hal tentang reklamasi. Namun Djarot menyerahkan ke DPRD.
“Makanya sekarang tergantung dewan, mau enggak dia nyelesaikan,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/9).
Djarot tak tahu alasan DPRD DKI tak kunjung melanjutkan pembahasan, terutama setelah pembahasan ini bergulir di meja hijau lantaran diwarnai suap. Padahal, bagi Djarot yang penting adalah angka retribusinya 15 persen pada Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
“Syaratnya dewan (dari) saya selalu, dalam satu ayat (retribusi 15 persen) ayat itu harus masuk,” ujar Djarot.
Djarot tidak khawatir bila gubernur baru yang terpilih nanti menghentikan pembicaraan Raperda soal reklamasi. Menurutnya keputusan apapun yang diambil gubernur baru tetap perlu pengawasan. “Dikontrol saja,” kata Djarot.
Sementara itu, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Taufiqurrahman, menyarankan pembicaraan Raperda masih harus menunggu keputusan pasti pemerintah pusat.
Meski Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberi sinyal akan mencabut moratorium untuk Pulau C dan D, namun keputusan itu belum diterima oleh DPRD DKI. “Kita enggak mau mendahului pemerintah pusat,” terang Taufiqurrahman.
Selain itu, Taufiqurrahman menyatakan pihaknya masih menunggu rencana gubernur dan wakil gubernur terpilih soal reklamasi Teluk Jakarta. “Gubernur bulan depan dilantik nih ya, maksud saya tunggu sampai gubernur baru,” ujar politikus Demokrat itu.
“Kalau kita maksain, dia (gubernur baru) menolak gimana? Enggak jadi jalan juga kan. Artinya nanti pasti ada pembicaraan baru di masa Anies-Sandi,” imbuhnya.
Sumber Berita Menjelang Djarot Lengser, Raperda Reklamasi Belum Ada Kejelasan : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.