Nasdem Kritik ke Anies: Kalau Anker Bir Haram, Kenapa Nggak Sekalian Jual Bank DKI?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penolakan anggota DPRD DKI Jakarta terhadap penjualan saham produsen Anker Bir lantaran ingin meraup untung dari penjualan bir. Apa kata Fraksi NasDem DPRD DKI?
“Ya sama dengan Pak Gubernur pengen punya untung dari riba Bank DKI. Kan gitu,” ujar Ketua Fraksi NasDem DKI, Bestari Barus, kepada wartawan, Selasa (5/3/2019).
Menurut Bestari, alasan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) harus lah jelas. Dia enggan jika penjualan saham produsen Anker Bir itu hanya lantaran alasan haram dan halal.
“Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual. Kan riba tuh. Coba dipikirkan baik-baik, matang-matang. Terus yang mau beli itu siapa sebenarnya, perusahaan siapa yang mau beli itu. Mudah-mudahan kalaupun niatnya baik, bukan dikarenakan karena keinginan untuk melepas dikarenakan ada perusahaan dari kolega dekat. Kemudian mengalaskan pada alasan seperti. Kalau mau melepas, ya lepas saja,” tuturnya.
“Kalau memang itu dikatakan sebagai barang haram, ya tanya lagi, bank itu kan juga ada riba, kenapa nggak sekalian saja. Atau Bank DKI ubah aja jadi Bank Syariah, biar sesuai selera Pak Gubernur,” imbuh Bestari.
Di sisi lain, Bestari heran dengan Anies yang mengaku ingin melepas saham tersebut namun tidak juga ditindaklanjuti. Menurutnya, selama ini Anies hanya gembar-gembor di media, namun tidak pernah membahas persoalan penjualan saham PT Delta dengan DPRD.
“Kalau mau melepas, ya lepas saja. Toh sampai hari ini kita belum pernah mendapatkan masukan dan model persetujuan macam apa yang harus diberikan. Kan nggak bisa ngomong gini doang. Oh saya jual ini, harus beli ya. Karena kan yang dipakai uang rakyat, rakyat macem-macem modelnya. Sampai hari ini kami juga belum ada permintaan. Ada nggak gubernur meminta supaya DPRD setuju, forum untuk menyetujuinya apa, kapan. Kan itu perda nya harus diubah bisa dijual segala macam,” tutur dia.
Selain itu, Bestari mengingatkan, bahwa kepemilikan saham PT Delta bukanlah atas inisiatif DPRD. Dia mengatakan, Pemprov DKI lah yang memegang peran utama dalam kepemilikan saham saat itu.
“Gini, seharusnya gubernur itu berpikir, tidak ada satu pun perda yang terbit kecuali diinginkan oleh dia. Perda pembentukan daripada itu kan gubernur yang dorong, bukan Anies Baswedan, kita bicara. Tapi gubernur. Jadi jangan bicara kalau dewan yang mau. Itu kan gubernur yang mengajukan. Jadi jangan salah berpendapat. Nah gubernur yang mengajukan bahwa kita punya saham di delta itu kan gubernur, bukan dewan. Dewan menyetujui saja. Jadi jangan bilang dewan yang mau, itu kemauan gubernur. Masalah gubernurnya itu siapa bukan urusan, kan gubernur itu kelembagaan, bukan perorangan,” kata Bestari.
Sebelumnya, Anies kukuh akan menjual saham PT Delta dan akan melaporkan anggota Dewan DKI yang menolak penjualan saham produsen Anker Bir itu pada warga DKI. Hal itu disampaikan Anies saat menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras) yang dengan tegas menolak penjualan saham pemprov di produsen Anker Bir.
“Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Jadi Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat,” jelas dia.
“Ini Dewan Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir,” imbuh Anies.
Baca juga: ANIES DIBULLY WARGANET TERKAIT PEMPROV DKI TAMBAH KEPIMILIKAN SAHAM DI EMITEN BIR
Sumber Berita Nasdem Kritik ke Anies: Kalau Anker Bir Haram, Kenapa Nggak Sekalian Jual Bank DKI?: Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.