Nasdem Pertanyakan Janji Kampanye Anies Terkait Tarif MRT Rp 8.500 Diprotes jadi Rp 14.000

Nasdem Pertanyakan Janji Kampanye Anies Terkait Tarif MRT Rp 8.500 Diprotes jadi Rp 14.000

Tarif rata-rata Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus sempat diketok oleh DPRD DKI Jakarta saat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang digelar Senin (25/3) sebesar Rp 8.500.

Namun pada rapat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diwakili oleh Sekretaris Daerah, Saefullah, bukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seusai keputusan diketok, Saefullah melaporkan hal itu ke Anies yang berakhir dengan perubahan tarif menjadi Rp 14.000.

Berikut kronologi peristiwa kebijakan perubahan tarif MRT Jakarta yang dirangkum kumparan:

1. DPRD DKI Tentukan Tarif MRT Jakarta Rp 8.500

Berdasarkan hasil Rapimgab, DPRD DKI Jakarta memutuskan tarif MRT Jakarta Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus sebesar Rp 8.500. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan tarif rata-rata yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta sekitar Rp 10.000 per 10 km.

Jalannya rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan lancar tanpa banyak intervensi. Sebab pada rapat itu, Anies Baswedan selaku pihak yang mengusulkan berhalangan hadir, diwakili oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah.

“Ini saya langsung mengambil satu keputusan kita ambil jalan tengah yaitu nominal Rp 8.500. LRT Rp 5.000, setuju?” tanya Prasetyo yang dijawab ‘Setuju’ oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

2. Anies Tak Terima

Setelah rapat usai digelar, Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah melaporkan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait keputusan itu. Kemudian pada Selasa (26/3), Anies mendatangi ruang Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi untuk meralat kebijakan tarif MRT tersebut.

“Bagaimana nanti kita mengembangkan fasilitas transportasi umum ini untuk pengembangannya membutuhkan investasi dalam jangka panjang, karena itu harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan, sekali ditetapkan maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang,” ujar Anies.

Setelah pertemuan, akhirnya tarif MRT Jakarta diputuskan berubah menjadi Rp 14.000 untuk tarif terjauh. Adapun tarif yang diberlakukan tidak flat, semakin jauh jarak tempuh maka biayanya semakin mahal, begitu sebaliknya.

“Jadi alhamdulillah tadi kita mendiskusikan bersama di ruang Pak Ketua DPRD dan seperti disampaikan bahwa MRT ini moda transportasi yang baru di indonesia. Perhitungannya adalah mendasarkan pada jarak antar stasiun sehingga nanti ketika diumumkan pun akan berbentuk tabel. Tabel yang di situ ada daftarnya dari stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI berapa dari Lebak Bulus ke Haji Nawi berapa dari Lebak Bulus ke Fatmawati berapa. Jadi tiap-tiap tempat itu berbeda,” jelasnya.

3. Kebijakan DPRD DKI Sempat Dinilai Politis

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sempat menuding keputusan yang diketok DPRD DKI Jakarta terkait tarif MRT Jakarta sebesar Rp 8.500 bermuatan politis. Pun dia merasa pengetokan palu tarif itu terburu-buru.

“Itu sebabnya putusan sekarang itu keputusan strategis jangka panjang. Kebetulan diselenggarakannya 3 minggu sebelum pemilu, tapi jangan pengambilan keputusannya karena mau pemilu,” kata Anies.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menegaskan keputusan tarif MRT Jakarta sebesar Rp 8.500 sebelumnya tak bermuatan politik, melainkan hanya memperhatikan kemampuan membeli masyarakat.

“Enggak ada (terkait pemilu). Enggak ada lah. Enggak ada kayak gitu,” katanya.

Soal ‘Tarif MRT Mikir 17 April’, NasDem Pertanyakan Janji Kampanye Anies

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, kecewa berat dengan keputusan terbaru soal tarif MRT. Bestari mengatakan batalnya tarif maksimum MRT Rp 8.500 mengkhianati hasil rapat yang digelar sebelumnya.

“Saya kira begini, kesepakatan kemarin itu Rp 8.500 dari ujung ke ujung. Jadi yang hari ini, yang berkembang berbeda, saya kira itu adalah pengkhianatan terhadap hasil rapat kemarin. Itu tidak dapat ditolerir karena Rp 8.500 itu dari pikiran kita dan itu sudah dari ujung ke ujung. Tiba-tiba diganti dengan ada maksimal Rp 14.000 lah. Maksimum itu sudah Rp 8.500,” kata Bestari saat dihubungi, Selasa (26/3/2019) malam.

Bestari heran dengan timbulnya nominal tarif yang melebihi Rp 8.500. Menurutnya, perubahan hanya bisa dilakukan jika digelarnya kembali Rapimgab DPRD DKI Jakarta. Terlebih nominal Rp 8.500 hasil rapat sudah diumumkan ke publik.

“Ya, karena itu sudah di-publish kepada rakyat. Tiba-tiba diubah. Yang boleh mengubah itu hanya rapat yang sama. Jadi itu dilakukan secara tidak bertanggung jawab menurut saya. Dan kami, kami fraksi NasDem tidak pernah memberi kewenangan kepada pimpinan dewan untuk mengubah itu,” ungkapnya.

Bestari mengatakan MRT ada di Jakarta untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Selama ini yang kerap membuat kemacetan, menurut Bestari, adalah warga yang punya kemampuan ekonomi cukup karena membawa kendaraan pribadi.

Dia mengatakan jika tarif MRT tetap tinggi, maka yang bisa memanfaatkan hanya kalangan mampu. Pada poin ini, Bestari menyinggung janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan: Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

“Ini (tarif Rp 8.500) adalah implementasi dari janji-janji kampanye dahulu yang kita back up sebetulnya Pak Gubernur, ingin membahagiakan rakyat Jakarta? Atau sekarang sudah berganti janjinya hanya ingin membahagiakan rakyat Jakarta yang mampu saja?” tuturnya.

Bestari tak sepakat bila tarif MRT Rp 8.500 ditentukan karena terkait 17 April atau hari pemungutan suara Pemilu 2019. Dia mengatakan tarif tersebut ditentukan tanpa ada kaitan dengan politik.

Dia juga menegaskan penentuan tarif ini tak ada kaitan dengan kepentingan Presiden Joko Widodo yang tengah berkontestasi di Pilpres. Bestari mengatakan tarif MRT ditentukan dengan mempertimbangkan rakyat bawah.

“NasDem tak melihat ini dengan kampanye atau pemilu. Tapi kita sedang mengapresiasi dengan apa yang dicita-citakan gubernur: Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Warganya sudah bahagia dengan Rp 8.000 kemudian dibuat tidak bahagia lagi. Bagaimana coba?” kata dia.

“Saya melihat inkonsistensi yang kemudian mengarahkan ini ke pemilu dan mengarahkan ini ke kepentingan Presiden. Nggak ada itu. Ini murni kita berpikir untuk rakyat. Jadi jangan keseleo lidah mulu Pak Gubernur,” ucap dia.

Sebelumnya, Anies pagi tadi berbicara soal penetapan tarif MRT oleh DPRD DKI. Anies berharap keputusan penetapan tarif MRT tidak dilatarbelakangi urusan pemilu.

“Karena itu harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan. Sekali ditetapkan, maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu, jangan menentukan harga mikir 17 April (hari Pemilu 2019), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini,” ujar Anies kepada wartawan di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya, Selasa (26/3).

 

Sumber Berita Nasdem Pertanyakan Janji Kampanye Anies Terkait Tarif MRT Rp 8.500 Diprotes jadi Rp 14.000: Kumparan.com Detik.com