Netizen Heboh, Dana PMD Dihapus, Stok Daging KJP Terhenti, Beredar Penebalan APBD

Netizen Heboh, Dana PMD Dihapus, Stok Daging KJP Terhenti, Beredar Penebalan APBD

Usulan menghapus Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya oleh Pemprov DKI Jakarta atas APBD 2018 akan tuai masalah.

Sebab usulan PMD senilai Rp 39 miliar sedianya akan digunakan PD Dharma Jaya untuk menyediakan kebutuhan daging untuk Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 500 ton hingga 600 ton pada 2018.

“Untuk stok daging KJP dimana tiap bulan butuh 150 ton ayam, dan 150 ton daging dan ada stok buffer, mau tak mau PMD harus ada, kalau tidak tidak bisa jalan,” kata Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (17/11).

Untuk penerima KJP, PD Dharma Jaya sendiri menjual daging sapi senilai Rp 35 ribu. Dimana harga normalnya mencapai Rp 85 ribu, sehingga ada subsidi Rp 50 ribu.

Jika usulan ini terlaksana, kata Marina PD Dharma Jaya tetap butuh dana agar ketersediaan stok daging bagi penerima KJP tak terganggu.

“Uang PSO dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) harus diberikan ke Dharma Jaya sebagai uang muka membeli daging, karena untuk KJP suka atau tidak suka kami harus menyediakan. Itu penugasan,” sambungnya.

Marina sendiri mengakui pihaknya telah berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta dan berharap dapat menyampaikan permasalahan ini kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar tak salah pengertian.

“Harusnya eksekutif sampaikan ke Gubernur dan Wakilnya agar tak salah pengertian, bahwa PMD untuk Dharma Jaya tak seperti PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) yang digunakan untuk infrastruktur,” saran Marina.

Selain menyediakan daging bagi penerima KJP, PD Dharma Jaya juga memang menjual daging secara komersial. Misalnya untuk Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka), penjualan kepada end user, maupun ke distributor.

Soal ini Marina mengaku tak ada masalah, lantaran dilakukan secara komersial. Dari sektor komersial ini, PD Dharma Jaya sendiri targetkan penjualan hingga akhir tahun capai Rp 170 miliar.

Selain PD Dharma Jaya, ada empat BUMD lain yang juga tak akan dapat PMD tahun depan yaitu PT Jaktour, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Ada pula PT Jakpro yang dipotong PMD tahun depan menjadi Rp 1,2 triliun dari usulan sebesar Rp 3,3 triliun.

Dihubungi secara terpisah Direktur Utama PT FSTJ Arief Prasetyo mengaku penghapusan PMD bagai perusahaannya tak akan ganggu bisnis. Sebab, usulan PMD sebesar Rp 125 miliar, sedainya akan digunakan PT FSTJ untuk memperbaiki infrastruktur Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

“”Target rehabilitasi pada Januari mendatang tak terganggu, sebab volume pekerjaannya dilakukan secara bertahap menggunakan dana operasional perusahaan dari profit yang dihasilkan,” jelas Arief saat dihubungi KONTAN, Jumat (17/11).

Beredar Surat RT Soal Pungutan Rp100 Ribu untuk Keruk Got

Di jagat media sosial, beredar surat rukun tetangga terkait uang pungutan untuk pengerukan got.

Surat edaran tersebut diunggah oleh akun jejaring sosial Twitter @_Outsidiq pada Minggu (19/11/2017) pagi.

“Setelah sekian lama, akhirnya surat cinta itu datang lagi.. (emoticon senyum),” kicau akun @_Outsidiq.

Di kepala surat tersebut, tertera tulisan ‘Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.’

Dituliskan di badan surat tersebut, pengurus RT ingin membersihkan dan mengeruk saluran got secara keseluruhan di wilayah itu.

Banyak yang mempertanyakan keberadaan anggota Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) alias pasukan oranye.

“Lanjut lagi nih, berhubung tadi gue lihat ada edaran dari RT buat patungan bayar kebersihan. Lah pasukan PPSU mana? Janjinya mau naikin upah jadi 3,87 juta. FAKTANYA DI ANGGARAN MASIH 3,6 JUTA,” kicau akun @digembok.

“Nih link gaji PSSU masih tetap: apbd.jakarta.go.id/pub/2018/2/3/r… Twit gue yg sebelumnya bisa elo cek anggaranya di apbd.jakarta.go.id,” lanjut akun @digembok.

“PSSU aja udah ada anggarannya. Tapi warga masih dimintain duit? Kenapa? Gak tutup kemungkinan ya gitu deh…” kicau akun @digembok.

Untuk diketahui, di era Ahok uang tunjangan operasionalnya dibagikan buat walikota dan lurah untuk kegiatan warga sehingga tidak ada pungli.

Beredar Penebalan Anggaran untuk AC

Dimedsos mulai heboh unggahan akun Dede Budhyarto soal penebalan anggaran dimana per unit AC 1,5 pk dikenakan budget 7 juta

Berikut cuitannya:

Cuman pengen bantu Gabener @aniesbaswedan & Wagabener @sandiuno dalam Penebalan Anggaran tertera AC Split 1,5 PK Rp.7.000.000,_ + Ppn 10%.

Saya bantu cari di Google Harga AC Split 1,5PK.

respon netizen:

Mas lu tega @pandji .. Duit pajak gw tuh.. ?????????

smoga kerjasama yg digagas pemprov (Ahok) sebelumnya dgn KPK tetap dijalankan. KPK mestinya kasih warning jika ada kejanggalan pengadaan barang.

Akhirnya setelah puasa 5 tahun, semakin ngerti arti kata KEBERPIHAKAN

Gabener & Wahgabener dr awal emang maling. Itu duit darah (pajak) kami rakyat DKI..kamprett. Mane neh pengawasan #KPK

Kang.. kalo oe ga peycaya, coba cek toko sebelah dah ???

Beredar Penebalan Anggaran untuk Internet 20 Mbps Rp. 2.795.000._

(Baca juga: IURAN RP 100 RIBU KE WARGA SUNTER UNTUK BERSIHKAN GOT TAK LANGGAR ATURAN)

(Baca juga: SANDIAGA UNO SINDIR AHOK MAU JADI SUPERMAN, DAN BAWA JAKARTA MUNDUR KEBELAKANG)

 

Sumber Berita Netizen Heboh, Dana PMD Dihapus, Stok Daging KJP Terhenti, Beredar Penebalan APBD : Kontan.co.id, Infoteratas.com