“Ngapain Ribut soal PKI, Masalah yang Parah itu Korupsi dan Intoleransi”
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany berpendapat bahwa ada dua permasalahan besar yang terjadi di Indonesia saat ini, yakni korupsi dan intoleransi.
Menurut perempuan yang dikenal sebagai politisi milenial itu, kedua persoalan tersebut menjadi penghambat proses pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial dan inklusif.
“Permasalahan di Indonesia yang paling parah itu korupsi dan intoleransi. Jangan berharap ada keadilan sosial kalau masih ada korupsi dari Sabang sampai Merauke. Masalah korupsi yang mendasar masih dirasakan oleh masyarakat,” ujar Tsamara dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Membangun Indonesia yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif’ di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).
Dalam diskusi tersebut, Tsamara mencontohkan maraknya kasus penyelewengan dana desa di banyak daerah.
Bahkan, dia sempat mengungkap sejumlah warga Papua yang datang ke Jakarta untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa.
Di sisi lain, dia juga mengkhawatirkan adanya upaya-upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya melalui pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK.
“Jadi ngapain kita ribut soal PKI, jangan berhalusinasi, kita fokus saja pada ancaman nyata, korupsi dan intoleransi,” ucapnya.
Terkait intoleransi, Tsamara juga menyinggung soal berkembangnya kelompok intoleran yang dinilai mengkhawatirkan.
Baca juga : Video Ketika Panglima TNI Ngomong Anak PKI yang Kini Masuk DPR
Sumber berita “Ngapain Ribut soal PKI, Masalah yang Parah itu Korupsi dan Intoleransi” : kompas.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.