Nasional

Panglima TNI: Menkopolhukam dan Menhan Bukan Atasan Saya Tapi Presiden

Panglima TNI: Menkopolhukam dan Menhan Bukan Atasan Saya Tapi Presiden

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi topik perbincangan hangat setelah menyatakan ada institusi negara yang akan membeli 5.000 senjata ilegal. Pernyataan Jenderal Gatot itu pun telah diluruskan Menkopolhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu.

Namun, Gatot menyatakan bahwa Menkopolhukam dan Menhan bukanlah atasannya. Menurutnya, atasan Panglima TNI adalah Presiden.

“Yang kemarin saya sampaikan hanya akan belum terjadi kan maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menkopolhukam pun tidak Menhan pun tidak,” kata Gatot usai mengisi acara di Fraksi PKS, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Gatot menegaskan, segala informasi yang dia dapatkan hanya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebagai atasannya. Namun, bisa juga dia sampaikan kepada anggota DPR sebagai mitra kerja.

“Ya kan saya bilang itu laporan saya kepada beliau. Ya saya enggak boleh melaporkan sama atasan saya. Kalau ditanya DPR nah beda. Dipanggil DPR, saya sampaikan saya tidak salah, begitu,” tegasnya.

Sementara itu, bila merujuk pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, institusi TNI secara kedudukan berada di bawah Presiden, di bawah koordinasi langsung dari Menteri Pertahanan. Pada Pasal 3 UU 34 Tahun 2004, dijelaskan bahwa untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, Panglima TNI berkoordinasi langsung dengan Presiden. Sementara untuk kebijakan strategi pertahanan dan dukungan administrasi, Panglima TNI ada di bawah koordinasi Menhan.

Berikut bunyi Pasal 3 UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI:

(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.

(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Wiranto soal Polemik 5.000 Senjata: Sudah Diselesaikan secara Internal

Wiranto, Jokowi, dan Gatot (Foto: Kemenkumham/Biro Setpres/TNI)

Menkopolhukam Wiranto, kata Jokowi, juga telah menjelaskan mengenai polemik ini. Wiranto sempat menjelaskan senjata yang dimaksud Gatot bukan berjumlah 5 ribu, melainkan 500 senjata dan untuk keperluan BIN.

Ia juga meminta agar persoalan ini tidak diperbesar lagi. Apalagi masalah tersebut sudah selesai secara internal.

“Jangan sampai memperkeruh suasana. Sudahlah, kita juga ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Jangan kita menambah masalah kita hanya dengan sesuatu yang bisa diselesaikan secara internal,” kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

Wiranto juga menegaskan polemik tersebut sudah selesai. “Itu memang sudah selesai bagi saya. Tinggal nanti bagaimana kita supaya semuanya bisa berjalan lancar ke depan,” tutupnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan soal 5 ribu senjata sudah clear.

“Kalau tadi yang disampaikan oleh Panglima TNI ke Presiden ya itu tadi, HUT TNI. (Soal senjata) sudah clear dengan penjelasan (Menko Polhukam) Wiranto, Presiden sudah mendapat penjelasan, laporan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, sore tadi.

(Baca juga : VIDEO KETIKA PANGLIMA TNI NGOMONG ANAK PKI YANG KINI MASUK DPR)

 

Sumber Berita Panglima TNI: Menkopolhukam dan Menhan Bukan Atasan Saya Tapi Presiden : Kumparan.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.