Panglima TNI Saat Disindir Berpolitik: Saya Urusi Keamanan

Panglima TNI Saat Disindir Berpolitik: Saya Urusi Keamanan

PDIP menyindir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bermain politik menyusul isu 5.000 senjata dan pemutaran film G30S/PKI. Gatot tak mau ambil pusing soal tudingan-tudingan yang dilemparkan kepadanya itu.

“Saya tidak mengurusi bidang politik kok. Kita mengurusi bidang keamanan yang berkaitan dengan kedaulatan,” ujar Gatot saat menghadiri acara Pagelaran Seni dan Budaya (11 jenis wayang) Parikesit Jumeneng Noto di halaman Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).

Gatot mengatakan tidak ada masalah mengenai hal itu. Setiap orang mempunyai hak mengartikannya seperti apa dan harus dihargai.

“Orang punya pemikiran, orang punya pendapat ya kita hargai,” ucap Gatot.

Gatot disebut bermain politik setelah instruksi yang dikeluarkannya soal nobar film G30S/PKI. Setelah itu, ucapannya mengenai ada institusi di luar TNI yang memesan 5.000 senjata juga dianggap politis.

Menyusul ‘manuver’ Gatot, Kodam VI/Mulawarman kemudian mem-posting artikel yang berbau politik dengan menyerang Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan. Kejadian itu dinilai dari sikap Gatot yang belakangan menimbulkan pro dan kontra.

“Ibaratnya ikan busuk dari kepala, demikian juga soal TNI, yang dipicu oleh Panglima yang offside mengurus politik (yang bukan tupoksinya), maka pasukan ke bawah juga terseret urus politik,” ujar politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Jumat (29/9).

Eva menyoroti soal prajurit TNI yang mulai masuk ke ranah politik. Terbukti dengan munculnya artikel berjudul ‘Siapa yang Mencatut Nama Presiden Ingin Datangkan Senjata 5.000 Pucuk’ di situs Kodam Mulawarman.

“Saya juga dapat laporan dari bawah, para Babinsa di Jatim hobi blasting isu-isu politik yang tone-nya kayak atasan,” kata Eva.

Situs Kodam Mulawarman Serang KaBIN, PDIP Sindir Panglima TNI

Situs Kodam VI/Mulawarman mem-posting artikel yang menyerang Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan membawa nama Ketum PDI Megawati Soekarnoputri serta Presiden Joko Widodo. Menanggapi soal ini, PDIP pun bereaksi cukup keras dan menyindir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Ibaratnya ikan busuk dari kepala, demikian juga soal TNI yang dipicu oleh Panglima yang offside urus politik (yang bukan tupoksinya), maka pasukan ke bawah juga terseret urus politik,” ujar politikus PDIP Eva Kusuma Sundari dengan detikcom, Jumat (29/9/2017).

Eva menyoroti soal prajurit TNI yang mulai masuk ke ranah politik. Terbukti dengan munculnya artikel berjudul ‘SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5.000 PUCUK’ di situs Kodam Mulawarman.

“Saya juga dapat laporan dari bawah, para Babinsa di Jatim hobi blasting isu-isu politik yang tone-nya kayak atasan,” kata Eva.

Dalam artikel yang telah dihapus dari situs Kodam Mulawarman itu, bukan hanya soal senjata saja yang dianalisis oleh penulis. Sejumlah isu politis ada dalam artikel. Pihak Pendam Mulawarman yang mengunggah artikel tersebut dinilai Eva tidak sepenuhnya salah.

“Jadi pelaku tidak sepenuhnya salah, karena paling tidak kita bisa baca bahwa suasana pasukan pertahanan pada demam berpolitik,” tutur anggota Komisi XI DPR itu.

“Ini melanggar UU TNI, yang melarang keras TNI urus politik. Jika mereka berpolitik, bisa lemah pertahanan negara karena nggak profesional,” imbuh Eva.

Menurutnya, semua kembali lagi ke Jenderal Gatot. Bila pimpinannya tidak mengurusi masalah politik, Eva menilai jajarannya di bawah juga akan melakukan hal yang sama, sehingga Jenderal Gatot diharapkannya untuk kembali kepada tupoksinya sebagai Panglima TNI.

“Ini balik ke panglima, ingat pesan filsuf Amerika: Back to basic. Kuatin prinsip reformasi: be professional, back to barracks. Di ujung term Panglima, bikin legacy yang sesuai tupoksi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, artikel di situs Kodam Mulawarman meramaikan jagad maya. Artikel yang disebut dari broadcast whatsapp mesengger tersebut mengangkat nama Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan.

Nama Jenderal BG dibahas mulai dari saat dia terseret dalam kasus korupsi di KPK hingga kegagalannya maju sebagai Kapolri. Penulis juga menyebut nama Megawati dan Presiden Jokowi.

“Saat ini institusi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut dipimpin oleh Jendarral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati sampai saat ini sangat dekat dengan Megawati. Jendral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati pernah diplot jadi Kapolri. Namun, karena penolakan yang kuat, dipilihlah TITO. BG hanya jadi Wakapolri utk menghibur Megawati, maka kemudian dilantik jadi Kepala BIN,” demikian kutipan dari artikel Kodam Mulawarwan itu.

“Jendral Polisi Budi Gunawan mantan Ajudan Presiden Megawati, pernah menjadi tersangka KPK terlibat korupsi dan memiliki rekening gendut, (Cicak vs Buaya jilid 2) ahirnya BG lolos namun pimpinan KPK rontok dikriminalisasi. KPK kemudian cuci gudang diisi orang-orang baru,” lanjut penulis.

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen Sonhadji sudah memberi penjelasan dan menyatakan kecolongan. Menurutnya artikel diunggah tanpa sepengetahuan pimpinan.

“Mereka dapat dari WA-WA, yang share nggak tau dari siapa, (posting) tanpa petunjuk. Tapi itu bukan tulisan mereka (staf Pendam),” terang Sonhadji saat dihubungi, Jumat (29/9).

Pangdam Mulawarman akan Sanksi Pengunggah Artikel yang Serang KaBIN

Situs Kodam VI/Mulawarman sempat mengunggah artikel yang menyerang Kepala BIN terkait dengan isu pembelian 5.000 senjata. Pangdam Mulawarman Mayjen Sonhadji menyatakan akan memberi sanksi pihak yang mengunggah artikel itu karena tak melakukan koordinasi dengan pimpinan.

Menurut Sonhadji, artikel berjudul ‘SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5000 PUCUK’ diposting di situs Mulawarman oleh staf penerangan kodam (Pendam). Artikel itu bukan merupakan tulisan dari jajaran Kodam, tapi merupakan broadcast liar di whatsapp yang belum diketahui siapa penulisnya.

“Mereka dapat dari WA-WA, yang share nggak tau dari siapa, (posting) tanpa petunjuk. Tapi itu bukan tulisan mereka (staf Pendam),” jelas Sonhadji dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (29/9/2017).

Artikel yang dimaksud mengangkat nama KaBIN Jenderal Budi Gunawan. Mulai dari namanya yang sempat terseret dalam kasus korupsi di KPK, hingga kegagalannya maju sebagai Kapolri.

Penulis artikel tersebut juga menuliskan sebaiknya kepala BIN diisi oleh perwira militer. Jika pun tidak, lebih baik dijabat oleh sipil dan bukan dari polisi.

Sonhadji menyebut saat ini pihak-pihak yang terlibat dalam pengunggahan artikel itu saat ini sedang dalam pemeriksaan. Dia memastikan akan memberi sanksi.

“Lagi diperiksa oleh Asintel Kodam. Oh iya (disanksi), nggak laporan, nggak apa (langsung unggah artikel tanpa izin),” tegas jenderal bintang dua itu.

Sebenarnya ada 2 artikel lain yang diupload di situs www.kodam-mulawarman.mil.id terkait isu-isu yang sedang berkembang belakangan ini. Dua artikel lainnya berjudul’TNI JENDERAL GATOT NURMANTYO MEMUTAR KEMBALI FILM PENGHIANATAN G.30.S/PKI’ dan ‘INTELIJEN TNI VALID: INILAH VIDEO BUKTI POLISI MEMILIKI SENJATA ANTI TANK YANG DITUDUHKAN PANGLIMA TNI’. Kini artikel-artikel tersebut sudah tidak dapat ditemukan di situs Kodam Mulawarman.

Seperti diketahui, isu 5.000 senjata ramai dibicarakan setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyinggungnya di sebuah forum. Isu PKI juga kembali menyeruak usai ada perintah Gatot soal nonton bersama film G30S/PKI. Belakangan pun muncul video anggota Brimob tengah berpose dengan RPG.

(Baca juga : VIDEO SAAT PANGLIMA TNI DIGADANG-GADANG MAJU MENJADI PRESIDEN RI)

 

Sumber Berita Panglima TNI Saat Disindir Berpolitik: Saya Urusi Keamanan : Detik.com