PDIP Menegur Henry Yoso Karena Melemparkan Usul Pembekuan KPK
PDIP memberikan sanksi teguran terhadap anggota Pansus Hak Angket terkait usulan pembekuan KPK. Usul pembekuan itu dilontarkan oleh politikus PDIP yang duduk di Pansus Angket KPK DPR Henry Yosodiningrat.
“Soal itu (usulan pembekuan) sudah kami tegaskan, akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto disela mendampingi Megawati Soekarnoputri dalam kegiatan partai di Malang, Senin (11/9/2017).
Hasto menambahkan, sanksi yang sudah diberikan adalah teguran, karena partai tidak pernah merekomendasikan pembekuan lembaga antirasuah itu. “Sanksinya teguran, sudah diberikan,” tandasnya.
Menurut dia, usulan itu bukan berasal dari PDIP, melainkan pernyataan pribadi anggota Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP.
Ada mekanisme yang harus dilalui sebelum memutuskan maupun mengusulkan wacana selama proses angket KPK.
“Itu personal atau pribadi, bukan dari partai. Karena ada mekanismenya, segala keputusan harus melalui rapat DPP,” tuturnya.
Hasto menambahkan, hak angket KPK memiliki tujuan untuk menguatkan antar lembaga penegak hukum, bukan memiliki tujuan menjatuhkan, apalagi sampai kepada pembekuan. “Tidak ada dari awal membekukan KPK,” tegasnya.
Hasto menjabarkan instruksi Ketua Umum Megawati tegas dan jelas yang disampaikan dalam rapat konsolidasi, untuk memberikan sanksi pemecatan kepada kader yang terlibat korupsi.
“Ibu Ketua Umum tegas menginstruksikan pemecatan kepada kader yang korupsi,” katanya.
Baca juga : Ada Usul Dibekukan, Jokowi: Saya Tak akan Biarkan KPK Diperlemah
Sumber berita PDIP Menegur Henry Yoso Karena Melemparkan Usul Pembekuan KPK : detik
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.