Nasional

PDIP Tolak Keras soal Gelar Pahlawan ke Presiden ke-2 Soeharto

Mohamad Guntur Romli, PDIP, menilai langkah tersebut mencederai semangat Reformasi dan mengaburkan fakta sejarah atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama Order Baru.

“Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa ’28 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bida dibenarkan,” kata Guntur, Jumat 24 Oktober 2025.

Guntur juga menambahkan, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional berpotensi mengubah status peristiwa pelanggaran HAM di masa Orde Baru.

Guntur menegaskan, yang layak jadi pahlawan adalah tokoh-tokoh yang berjuang melawan rezim Orde Baru, seperti Gus Dur dan Marsinah.

“Soekarto tetap dengan fakta sejarah, mantan presiden yang di gulingkan oleh gerakan Reformasi 98 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat,” ungkap Guntur Romli.

Namun, sisi lain Anggota Komisi III DPR RI dari Golkar, Bambang Soesatyo mendukung pemberian gelar tersebut.

Karena Bambang Soesatyo menilai tidak ada lagi hambatan hukum sejak dicabutnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

“Fakta sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya secara utuh,” kata Bambang Soesatyo.