Pengamat Menganggap Kepala Badan Pajak DKI Terlalu Lebay Soal Perolehan Pajak
Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta, Edi Sumantri, dinilai terlalu membesar-besarkan perolehan pajak 2017 melebihi target.
Edi membuat acara besar-besaran beberapa hari lalu terkait pencapaian itu.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diundang dan menyampaikan betapa bangga dirinya.
Padahal sejumlah fakta dibaliknya justru menunjukkan lebaynya kepala BPRD DKI mengklaim pencapaian tersebut.
Demikian penilaian dari Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi
Menurut Uchok, pemasukan melebihi target dari sektor pajak di tahun 2017 hanya keberuntungan.
Edi cuma beruntung menjadi Kepala BPRD DKI saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty.
Dari total 13 kategori pajak memang kelihatan Pemprov DKI memperoleh pemasukan melebihi target, yakni sebesar Rp 36,4 trilliun dari target 34,3 trilliun.
Tapi ketika dibedah dan dilihat satu per satu ke-14 jenis pajak, semestinya capaian 2017 tak perlu dibesar-besarkan karena justru jadi memalukan.
Faktanya dari 14 jenis pajak hanya 8 jenis pajak yang capaiannya melebihi target. 5 lainnya tak mencapai target.
Dari 8 jenis pajak yang melebihi target, penyumbang terbesar adalah BPHTB.
“BPHTB itu bisa tinggi karena Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty. Itu kebijakan pemerintah pusat,” kata Uchok.
Apabila kebijakan itu tak ada, Uchok menjamin sektor pajak tak bakal melebihi target.
“Jangan terlalu bangga, kenaikan juga hanya 3.2 persen kok. Tidak pengaruh apa-apa biarpun ada kenaikan 3.2 persen,” kata Uchok.
Bahkan Uchok menilai, penerimaan pajak DKI Jakarta justru harus diaudit.
Wajib diaudit karena hanya 8 jenis pajak yang melebihi target, sedangkan 5 lainnya mengalami kebocoran alias tak capai target.
“Harus diaudit supaya bisa ketahuan modus kebocoran anggaran ada dimana. Tuh pajak hiburan aja target sampai Rp.800 miliar, tapi realisasinya hanya Rp 755 miliar. Ini kan mencurigakan. Dari pajak hiburan saja, sudah terlihat ada dugaan tanda-tanda korupsi mark down yang harus diselidiki aparat hukum,” kata Uchok.
Lebih lagi, kata Uchok, target pajak 2017 ketimbang 2016 pun kelihatan terjadi penurunan signifikan.
Target pajak di tahun 2016 jauh lebih tinggi ketimbang 2017.
Apabila target pajak di 2017 tetap menggunakan target pada 2016, maka dari 14 jenis pajak itu akan banyak yang tak mencapai target juga pada 2017
Jika tetap menggunakan target pajak tahun 2016 di tahun 2017, dari total 14 jenis pajak hanya 4 yang bisa melebihi target, 9 lainnya gagal mencapai target.
Hal itu sama saja apabila dibandingkan pencapaian pajak tahun 2016 dimana hanya ada 4 jenis pajak melampaui target dan 9 lainnya gagal mencapai target.
Inilah daftar pencapaian pajak DKI Jakarta 2017 ketika dibandingkan target 2016 :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
Capaian 2017 : Rp 8 triliun
Target 2017 : Rp 7,750 trilliun
Status : melebihi target tapi target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 7,3 trilliun
Capaian 2016 : Rp 7,143 trilliun
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Capaian 2017 : Rp 5,027 trilliun
Target 2017 : Rp 5 trilliun
Status 2017 : melebihi target tapi target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 5,2 trilliun
Capaian 2016 : Rp 5,003 trilliun
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Capaian 2017 : Rp 1,175 trilliun
Target 2017 : Rp 1,150 trilliun
Status 2017 : melebihi target tapi target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 1,3 trilliun
Capaian 2016 : Rp 1,094 trilliun
4. Pajak Air Tanah
Capaian 2017 : Rp 96,6 milliar
Target 2017 : Rp 100 milliar
Status : tak capai target dan target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 110 milliar
Capaian 2016 : Rp 112 milliar
5. Pajak Hotel
Capaian 2017 : Rp 1,535 trilliun
Target 2017 : Rp 1,550 trilliun
Status : tak capai target dan target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 1,8 trilliun
Capaian 2016 : Rp 1,449 trilliun
6. Pajak Restoran
Capaian 2017 : Rp 2,751 trilliun
Target 2017 : Rp 2,700 trilliun
Status : melebihi target tapi target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 3,050 trilliun
Capaian 2016 : Rp 2,453 trilliun
7. Pajak Hiburan
Capaian 2017 : Rp 755 milliar
Target 2017 : Rp 800 milliar
Status : tak capai target tapi target
dinaikkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 750 milliar
Capaian 2016 : Rp 769 milliar
8. Pajak Reklame
Capaian 2017 : Rp 964 milliar
Target 2017 : Rp 900 milliar
Status : melebihi target tapi target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 1,350 trilliun
Capaian 2016 : Rp 894 milliar
9. Pajak Penerangan Jalan
Capaian 2017 : Rp 754 milliar
Target 2017 : Rp 750 milliar
Status : melebihi target tapi target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 760 milliar
Capaian 2016 : Rp 714 milliar
10. Pajak Parkir
Capaian 2017 : Rp 485 milliar
Target 2017 : Rp 500 milliar
Status : tak capai target dan target
diturunkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 650 milliar
Capaian 2016 : Rp 465 milliar
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Capaian 2017 : Rp 6,757 trilliun
Target 2017 : Rp 5,579 trilliun
Status : melebihi target dan target
dinaikkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 4,6 trilliun
Capaian 2016 : Rp 3,903 trilliun
12. Pajak Rokok
Capaian 2017 : Rp 582 milliar
Target 2017 : Rp 580 milliar
Status : melebihi target dan target
dinaikkan ketimbang 201
Target 2016 : Rp 500 milliar
Capaian 2016 : Rp 531 milliar
13. Pajak Bumi dan Bangunan
Capaian 2017 : Rp 7,606 trilliun
Target 2017 : Rp 8 trilliun
Status : tak capai target tapi target
dinaikkan ketimbang 2016
Target 2016 : Rp 7 trilliun.
Capaian 2016 : Rp 7,020 trilliun.
Sumber Berita Pengamat Menganggap Kepala Badan Pajak DKI Terlalu Lebay Soal Perolehan Pajak : Wartakota.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.