Pertemuan Ka BIN, Gubernur Papua, Kapolri Tak Ada Deal Pilgub

Pertemuan Ka BIN, Gubernur Papua, Kapolri Tak Ada Deal Pilgub

Sebuah foto menyebar luas. Ada Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe, serta Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw, putra Papua yang beberapa waktu lalu menyatakan akan maju Pilgub Papua.

Pertemuan itu dilakukan pada 5 September lalu di kediaman Budi Gunawan. Isu yang menyebar luas di media sosial, bahwa pertemuan itu sengaja dilakukan dengan memanggil Lukas Enembe ke Jakarta, guna membahas Pilgub Papua.

Lukas diminta berpasangan dengan Paulus, dengan deal kasus hukum yang tengah diselidiki Polri terkait dana bea siswa ditutup.

Tak hanya satu isu soal Pilgub Papua, isu miring lainnya juga menyebar. Yakni Lukas diminta mengamankan Jokowi di Pilpres 2019. Isu miring ini menyebar dan menjadi rumor politik.

kumparan pada Jumat (16/9) mendapat klarifikasi dari Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto. Dia menegaskan rumor itu hoax.

“Itu hoax, sudah distempel hoax. Pertemuan itu membahas keamanan Papua,” beber Rikwanto.

Rikwanto menerangkan, sama sekali tidak ada deal politik apapun dalam pertemuan itu. Pertemuan hanya sebatas membahas masalah keamanan.

“Itu koordinasi keamanan. Polri membantah kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa terjadi deal politik terkait Pilkada Papua,” tambah dia lagi.

“Kapolri, Kepala BIN, Lukas Enembe dan Paulus Waterpauw sebagai pejabat negara tidak mempunyai kepentingan atas pilihan politik, namun sebagai aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan tentu saja wajar jika melakukan koordinasi demi terjaminnya keamanan Pilkada 2018 di Papua – Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto”

Rikwanto juga menerangkan, Gubernur Papua dan Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam pertemuan itu melakukan pendekatan kultural untuk mengtasi konflik Papua. Hal itu dilakukan terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018. Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsilidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan.

“Beberapa kali catatan konflik horizontal yang terjadi di Papua karena dampak dari Pilkada 2017 seperti di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya. Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal,” tegas Rikwanto.

“Pendekatan yang dilakukan Gubernur Papua dan Paulus Waterpauw dianggap sangat tepat. Dengan pendekatan kultural yang mengedepankan putera daerah, maka diharapkan masyarakat Papua dapat menyambut dan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 dengan baik tanpa terjadi konflik apapun,” tambah dia lagi.

Kapolri dan Kepala BIN, lanjut Rikwanto, tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua. Sebagai salah satu Propinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, maka antisipasi dan pencegahan konflik Papua perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.

“Polri dan aparat intelijen yang mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini atas ancaman wajib untuk menjaga Papua tetap aman,” tegasnya.

Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam keterangannya memberikan penjelasan.Tuduhan bahwa Polri dan BIN akan memasangkan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di Pilgub Papua 2018, tidak benar. Pertemuan tersebut adalah semata-mata laporan dari Lukas agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

Lukas memastikan bahwa pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan bukan membahas mengenai dirinya yang akan maju di Pilgub Papua seperti yang viral beberapa hari terakhir.
“Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus),” ujarnya.

Menurut Lukas, pertemuan itu memang terjadi. Tepatnya di rumah Kepala BIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 5 September lalu. “Tapi banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN,” ujarnya.

‎Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian paska pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. “Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti,” ucapnya.

‎Lalu, juga ada membahas mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design. “Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu,” lanjut dia.

Hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. “Tentu rakyat juga yang kasihan,” ucap dia.

Dan terakhir, Lukas juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. “Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu,” terangnya

(Baca juga : KOMNAS HAM SOROTI FOTO BARENG KAPOLRI-KEPALA BIN-GUBERNUR PAPUA)

 

Sumber Berita Pertemuan Ka BIN, Gubernur Papua, Kapolri Tak Ada Deal Pilgub : Kumparan.com