Polisi Bubarkan LBH Jakarta, LBH: Pemerintah Masih Takluk Tekanan Massa
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Suyudi, mendatangi LBH Jakarta di Menteng Jakarta Pusat, hari ini sekitar pukul 15.55 WIB. Suasana sempat tegang saat Suyudi mencoba menerobos masuk ke dalam gedung LBH, yang dijaga oleh para relawan LBH.
Suyudi yang saat itu mendatangi lokasi bersama Kapolsek Menteng, AKBP Ronald Purba, akhrinya berhasil masuk secara paksa dibantu oleh 10 anggota kepolisian.
Menurut keterangan panitia penyelenggara Seminar 65 yang tak jadi digelar hari ini di LBH dan pihak LBH Jakarta, mereka masuk ke lantai 4.
Pihak LBH menilai tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebagai tindakan yang mencederai hukum, mencerminkan perilaku anti demokrasi, dan justru takluk pada tekanan massa.
“Kemudian Kepolisian RI ingkar janji dan tidak satu suara dalam instansinya. Kepolisian RI gagap paham mengenai izin keramaian dan pemberitahuan kemerdekaan berpendapat di muka umum,” jelas tim advokasi Seminar 65 LBH Jakarta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9).
Sementara itu dalam konferensi pers yang digelar tak lama setelah polisi masuk ke dalam gedung LBH, Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, memandang serius terhadap pembubaran seminar ini. Dia menegaskan, baru kali ini polisi bisa memaksa masuk ke kantor LBH.
“Tempat yang biasanya jadi alternatif terakhir untuk menggelar acara tanpa dibubarkan atau dilarang polisi, ini kemunduran yang luar biasa. Lalu di mana lagi diskusi bisa dilakukan?” ujarnya di lokasi.
Senada dengan Alghiffari, Ketua Panitia Penyelenggara Seminar 65, Bonnie Setiawan, yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut mengaku heran atas pembubaran tersebut.
“Ini masalah sangat serius, kenapa takut dengan seminar? siapa yang takut dengan 65? orang-orang orde baru yang masih kuat di pemerintahan ini,” ujar Bonnie.
Berikut ini video Konferensi Pers di LBH:
Amien Rais Mengatakan Saya Gembira Seminar PKI di LBH Jakarta Dibubarkan
Acara seminar bertema Sejarah Pengungkapan Kebenaran 1965/1966 di Gedung LBH Jakarta hari ini diundur pelaksanannya. Sebelum pembatalan seminar ini diumumkan, polisi telah memblokade massa peserta dan panita di lokasi sejak pagi.
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, mengaku senang seminar tersebut tak jadi digelar hari ini. Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam aksi solidaritas bela Rohingya di Patung Kuda, Jakarta Pusat.
“Saya gembira seminar PKI dibubarkan. Kita enggak pernah takut dengan kekuatan apapun. Saya kira itulah pidato yang sangat terang benderang tadi. Kita dikasih ancaman ya jangan salahkan,” ujar Amien di lokasi aksi, Sabtu (16/9).
Dalam pidatonya Amien juga mengomentari perihal film dokudrama propaganda berjudul Pengkhianatan G30S/PKI, yang rencananya akan diputar kembali untuk publik. Ia menegaskan tak ada ruang bagi komunis di Indonesia.
“Mereka yang petentang petenteng PKI, harus berhadapan dengan AD,” ujar Amien.
“Korea utara, penguasanya Korea Utara. Cina yang gegap gempita penggunanya partai Komunis Cina. Vietnam, partai komunis vietnam. Dikatakan sekarang enggak ada lagi komunisme. Saya kira mereka mencoba menipu,” imbuh dia.
Amien menegaskan pihaknya akan membela kepentingan bangsa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, selama belum menemukan jalan buntu.
“Kita akan bela kepentingan bangsa secara konstitusional. Tetapi kalau sudah mentok kita harus jihad fisabililah. Islam cinta damai, kita dituduh macam-macam. Kalau cebong-cebong itu tak percaya akhirat, nanti digelandang ke neraka jahim,” ucap Amien.
(Baca juga : SEJARAWAN: FILM G 30 S/PKI TAK SESUAI DENGAN FAKTA SEJARAH)
Sumber Berita Polisi Bubarkan LBH Jakarta, LBH: Pemerintah Masih Takluk Tekanan Massa : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.