Prabowo Nilai Presidential Threshold 20% Cuma Lelucon Politik yang Menipu Rakyat
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, angkat bicara tentang sikap partainya yang walk out dalam sidang pengesahan Rancangan UU Pemilu di DPR, bersama Partai Demokrat, PAN dan PKS.
“Sikap Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI, yang kita tidak ikut bertanggung jawab karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah,” ucap Prabowo usai pertemuan di Cikeas, Bogor, Kamis (27/7).
Hadir dalam jumpa pers itu Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta pengurus DPP Demokrat dan Gerindra lainnya.
Prabowo mengatakan ambisi untuk mendapatkan kekuasaan selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun sekalipun silakan, tapi presidential treshold 20 persen dalam UU Pemilu tak masuk akal.
“Di ujungnya sejarah yang akan menilai, dan saya katakan Gerindra tak ikut melawan akal sehat,” tuturnya.
Logika presidential threshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat.– Prabowo Subianto
Gerindra dalam UU Pemilu ingin agar presidential thresold dihapuskan, sesuai dengan putusan MK yang memutuskan Pemilu 2019 digelar serentak antara Pileg dan Pilpres.
Namun pemerintah bersama parpol koalisi yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura, mendorong angka PT itu 20 persen, yang angkanya diambil dari hasil Pileg 2014.
Saat ini, UU Pemilu mulai diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar presidential threshold 20 persen dihapuskan.
Sumber Berita Prabowo Nilai Presidential Threshold 20% Cuma Lelucon Politik yang Menipu Rakyat : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.