Nasional

Presiden Menyatakan Dengan Tegas, Kasus E-KTP Sepenuhnya Diserahkan ke Mekanisme Hukum yang Berlaku

Presiden Menyatakan Dengan Tegas, Kasus E-KTP Sepenuhnya Diserahkan ke Mekanisme Hukum yang Berlaku

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan keengganannya untuk mendukung hak angket kasus dugaan korupsi e-KTP di DPR RI seperti yang diminta Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan bahwa hak angket merupakan wewenang DPR, bukan Presiden.

“Hak angket itu adalah kewenangan dan domain di DPR, bukan domain di pemerintah atau Presiden,” ujar Johan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

(Baca: Soal Hak Angket E-KTP, Sekjen PKB Usul Fahri Hamzah Minta Pendapat Fraksi)

Terkait perkara dugaan korupsi yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, lanjut Johan, Presiden Jokowi sudah menegaskan akan menyerahkannya kepada proses hukum.

“Presiden sendiri menyatakan dengan tegas, kasus e-KTP sepenuhnya diserahkan ke mekanisme hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah KPK dan Presiden yakin KPK bertindak profesional,” ujar Johan.

“Tidak hanya e-KTP. Semua kasus yang berkaitan dengan kasus hukum ya diserahkan ke domain hukum,” lanjut dia.

Diberitakan, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan sejumlah dukungan dari anggota DPR terhadap usulannya menggulirkan hak angket bagi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP 2011-2012 silam.

Atas dasar itu, Fahri juga berniat meminta dukungan kepada Presiden Jokowi untuk menginvestigasi kasus tersebut.

(Baca: Fahri Hamzah Minta Jokowi Dukung Hak Angket Kasus E-KTP)

“Kemarin saya juga sudah bicara dengan Presiden, nanti juga ketemu Presiden saya mau bicara lagi,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

“Saya akan minta Pak Jokowi, istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket supaya ada banyak kejelasan yang bisa kita temukan,” lanjut dia.

 

Sumber berita Presiden Menyatakan Dengan Tegas, Kasus E-KTP Sepenuhnya Diserahkan ke Mekanisme Hukum yang Berlaku : kompas.com

Mister News

Recent Posts

Sapi Kurban Iduladha batal dibeli Prabowo tiba-tiba Mati

Sapi kurban Iduladha batal dibeli Prabowo tiba-tiba mati. Sapi milik Dedi Irawan, peternak dari Polewali…

20 jam ago

Dedi Mulyadi berjanji menanggung biaya seluruh anak dari ledakan amunisi di Garut

Dedi Mulyadi berjanji menanggung biaya seluruh anak dari ledakan amunisi di Garut. Pada hari Senin,…

3 hari ago

Jalan Kb.Sukabumi Rusak hingga Warga Pertanyakan uang pajak

Jalan Kb.Sukabumi rusak hingga warga pertanyakan uang pajak. Ada sebuah spanduk berwarna putih dengan tulisan…

4 hari ago

Israel Jatuhkan Bom saat Warga Palestina Rayakan Idul Fitri

Israel jatuhkan bom saat warga Palestina Rayakan Idul Fitri. Sukacita Idul Fitri 1446 Hijriah masih…

2 bulan ago

Begini Ungkapan Atalia Praratya Rasanya Jadi Istri Ridwan Kamil

Begini Ungkapan Atalia Praratya rasanya jadi istri Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,…

2 bulan ago

KPK Akan Panggil Ridwan Kamil Atas Dugaan Korupsi BJB

KPK akan panggil Ridwan Kamil atas dugaan korupsi BJB. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan…

2 bulan ago