Presiden Prabowo restui warga asing pimpin perusahaan negara
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah mengubah regulasi sehingga ekspatriat atau warga negara asing dapat memimpin Badan usaha Milik Negara (BUMN).
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” kata Prabowo.
Keterangan tersebut disampaikan dalam acara dialog dengan Chairman Forbes Media Steve Forbes pada Forbes Global CEO Conference 2025, Jakarta, Selatan 15 Oktober 2025.
Ia mengarahkan pengelola sovereign wealth fund Danantara untuk mencari dan menempatkan talenta terbaik.
Termasuk tenaga asing, agar tata kelola BUMN mengikuti standar bisnis internasional.
“Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” ujarnya.
Selain profesionalisasi kepemimpinan, Presiden memerintahkan rasionalisasi jumlah entitas BUMN dari sekitar 1.000 menjadi kisaran 200-240 perusahaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan imbal hasil negara.
“Jadi, saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo.
Pemerintah menilai konsolidasi dan profesionalisasi ini dapat mendorong kenaikan imbal hasil BUMN yang lebih signifikan.
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.