PT GOTO belum terima aturan resmi dari pemerintah soal potongan Ojol 8 persen
PT GoTo Tokopedia Tbk (GOTO) menjelaskan sampai sekarang belum menerima salinan resmi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online, termasuk skema baru pembagian komisi.
“Perseroan masih menunggu informasi lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres), termasuk salinan dari Perpes tersebut,” kata GOTO, Selasa 5 Mei 2026.
Manajemen menegaskan bahwa hingga saat ini perusahaan belum dapat melakukan kajian menyeluruh karena belum menerima dokumen resmi tersebut.
“Sampai dengan tanggal keterbukaan ini, Perseroan masih belum menerima salinan dari Perpes, sehingga Perseroan masih menunggu informasi yang lengkap atas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Perpres tersebut untuk dapat melakukan kajian lebih lanjut,” tambahnya.
Tak hanya itu, GOTO juga memastikan akan segera melakukan evaluasi komprehensif serta menyiapkan strategi bisnis yang tepat setelah aturan resmi diterima.
Namun di sisi lain, perusahaan juga mengonfirmasi bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membeli saham GOTO melalui pasar, meskipun porsinya di bawah 1 persen.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana penurunan potongan komisi bagi pengemudi ojek online menjadi 8% dalam pidato Hari Buruh Internasional.
Artis Raffi Ahmad diboikot, Amy Qanita ungkap kesedihannya Ribuan kritik yang mengarah kepada Raffi Ahmad…
Modus dua suami di Surabaya jual istri, tarif tembus Rp1 juga Dugaan praktik perdagangan orang…
Mitchell Baker Bersinar, Georgetown petik Kemenangan Nama Mitchell Baker kembali menjadi perhatian setelah striker Timnas…
6.097 dapur MBG terancam berhenti operasi, apa penyebabnya? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi…
Vietnam dapat kepercayaan gelar Piala AFF U-23 2027 Vietnam akan mencatat sejarah baru dalam perjalanan…
Tindak pelaku pembakaran Karhutla, Polda tetapkan 33 tersangka Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)…
This website uses cookies.