PT GOTO belum terima aturan resmi dari pemerintah soal potongan Ojol 8 persen
PT GoTo Tokopedia Tbk (GOTO) menjelaskan sampai sekarang belum menerima salinan resmi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online, termasuk skema baru pembagian komisi.
“Perseroan masih menunggu informasi lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres), termasuk salinan dari Perpes tersebut,” kata GOTO, Selasa 5 Mei 2026.
Manajemen menegaskan bahwa hingga saat ini perusahaan belum dapat melakukan kajian menyeluruh karena belum menerima dokumen resmi tersebut.
“Sampai dengan tanggal keterbukaan ini, Perseroan masih belum menerima salinan dari Perpes, sehingga Perseroan masih menunggu informasi yang lengkap atas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Perpres tersebut untuk dapat melakukan kajian lebih lanjut,” tambahnya.
Tak hanya itu, GOTO juga memastikan akan segera melakukan evaluasi komprehensif serta menyiapkan strategi bisnis yang tepat setelah aturan resmi diterima.
Namun di sisi lain, perusahaan juga mengonfirmasi bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membeli saham GOTO melalui pasar, meskipun porsinya di bawah 1 persen.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana penurunan potongan komisi bagi pengemudi ojek online menjadi 8% dalam pidato Hari Buruh Internasional.
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.