Ramai Kabar BBM Subsidi Harus Pakai STNK, Ini kata Pertamina

Ramai kabar BBM subsidi harus pakai STNK, ini kata Pertamina

Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa aturan menunjukkan STNK bukanlah kebijakan nasional.

Ketentuan itu sebelumnya hanya berupa rencana pengawasan yang disiapkan secara terbatas di wilayah Sumatera Selatan.

Informasi soal rencana tersebut kemudian menyebar ke berbagai daerah dan memunculkan anggapan seolah-olah aturan STNK akan diterapkan di seluruh Indonesia.

Kondisi itu membuat Pertamina Patra Niaga mengambil keputusan untuk menghentikan pelaksanaannya.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan perusahaan telah memperhatikan berbagai respons yang muncul setelah informasi dari Sumatera Selatan menjadi perhatian publik secara nasional.

Atas pertimbangan tersebut, Pertamina Patra Niaga meminta Regional Sumatera Bagian Selatan membatalkan mekanisme yang sebelumnya direncanakan.

Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf karena informasi yang beredar telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman di masyarakat.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa kebijakan terkait penyaluran BBM yang memiliki dampak terhadap masyarakat akan terlebih dahulu dibahas bersama regulator.

Proses tersebut melibatkan BPH Migas, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Meski rencana menunjukkan STNK dihentikan, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi tetap berjalan.

Pertamina Patra Niaga terus melakukan pembinaan kepada SPBU untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Data perusahaan mencatat lebih dari 900 SPBU telah mendapatkan pembinaan sejak Januari hingga 3 September 2026.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi dapat diberikan secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis hingga skorsing dan pemutusan hubungan usaha.

Pengawasan juga diperkuat melalui QR Code Subsidi Tepat yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina.

Sistem tersebut menjadi salah satu cara untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Baca juga: Diduga keracunan MBG, 512 santri Sidoarjo dilarikan ke RS