Sandi Mengaku Memang Sulit Cari Lahan Tapak untuk Rumah DP Nol

Sandi Mengaku Memang Sulit Cari Lahan Tapak untuk Rumah DP Nol Rupiah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sulit mencari lahan tapak untuk rumah DP Rp 0. Pihaknya akan memprioritaskan hunian vertikal atau rumah susun.

“Kami sudah sampaikan berkali-kali diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta kan sulit, diprioritaskan untuk vertikal,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2017).

Sandiaga mengungkapkan pembangunan rumah susun tersebut bukanlah kebijakan baru. Kebijakan tersebut sudah diputuskan semenjak masa sinkronisasi. “Jadi teman-teman sudah tahu bahwa kebijakan itu bukan kebijakan yang baru, sudah diputusin waktu semasa kami lagi mempersiapkan, waktu sinkronisasi,” jelas Sandi.

Sebelumnya, Sandi mengklaim mendapat lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) soal program rumah down payment (DP) Rp 0. Menurut Sandi, BI menyatakan program itu bisa dijalankan.

“Belum bisa kami berikan update, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Untuk diketahui, Pemprov DKI tengah menggodok revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2018. Salah satu program Anies-Sandi yang masuk KUA-PPAS 2018 adalah program rumah DP Rp 0, yang dianggarkan hingga Rp 800 miliar.

Benarkah Program DP Rp 0 Anies-Sandi Sudah Dapat Restu BI?

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengklaim telah mendapatkan lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) terkait program uang muka atau down payment (DP) nol rupiah alias Rp 0.

Saat dikonfirmasi, Gubernur BI Agus Martowardojo enggan berkomentar terkait kebijakan tersebut.

“Saya belum bisa berkomentar tentang hal itu,” kata Agus dalam acara seminar internasional Central Bank’s Role in the macroprudential policy, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta mengatakan hal tersebut masih dalam pembicaraan.

“Saya juga tidak bisa komentar karena masih pembicaraan, kan dilihat dulu programnya seperti apa,” ujar dia.

Seperti diberitakan kemarin (1/11) di Balai Kota, Sandi menyatakan program DP nol rupiah bisa dijalankan namun masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

“Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking,” kata Sandiaga.

Sebelumnya Sandiaga menyebutkan para peserta program rumah DP Rp 0 haruslah berpenghasilan tetap, yaitu minimal Rp 7 sampai 10 juta tiap bulannya.

Namun dalam laman resmi jakartamajubersama.com disebutkan syarat dan ketentuan penerima program rumah DP Rp 0 bertolak belakang dengan pernyataan Sandiaga.

Secara spesifik, disebutkan target program ini adalah mereka yang tergolong warga kelas menengah ke bawah, dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar (maksimal) Rp 7 juta per bulan, dan belum punya properti sendiri.

(Baca juga: KOMENTAR PEDAS FAISAL BASRI TERKAIT RUMAH DP 0 RUPIAH ANIES-SANDI)

(Baca juga: PKS SALAHKAN DJAROT, SEBAB PROGRAM RUMAH DP RP 0 BELUM BISA TERLAKSANA)

(Baca juga: MIMPI RUMAH TANPA UANG MUKA APAKAH BISA DIREALISASI DAN SIAPA YANG MENIKMATI?)

 

Sumber Berita Sandi Mengaku Memang Sulit Cari Lahan Tapak untuk Rumah DP Nol : Detik.com, Detik.com