Sandi Galang Dana Untuk Rumah Singgah Pengidap Kanker, Soal Sumber Waras Selesai Secara Kekeluargaan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tengah menggalang dana agar bisa menyediakan rumah singgah bagi warga Jakarta yang mengidap kanker. Dia mengaku sudah mendiskusikannya dengan pihak Rumah Anyo.
“Kemarin sudah ada pembicaraan di Jakarta Marathon dengan Rumah Anyo, di mana kami coba menggalang dana agar bisa menyediakan rumah singgah bagi warga tidak mampu untuk menunggu waktu di treatment untuk kemoterapinya,” terang Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).
Menurut Sandiaga, penggalangan dana bisa dilakukan dengan menggelar kegiatan sosial. Dia berharap kegiatan tersebut bisa mendorong masyarakat serta perusahaan berpartisipasi membantu pengobatan penyandang kanker.
“Kami akan dorong dari kegiatan-kegiatan donasi sosial. Karena itu yang menurut kami yang bisa didorong oleh partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga,” kata dia.
Kader Partai Gerindra itu meyakini dengan menjaga pola hidup penyebaran penyakit kanker bisa dicegah. “Karena ini penyakit kanker juga berkaitan dengan pola makan, pola hidup yang stres mungkin, kurang olahraga dan sebagainya. Dan kami ingin dorong pola hidup sehat untuk warga Jakarta,” jelas Sandiaga.
Pemprov DKI Jakarta memiliki program pembangunan rumah sakit kanker. Rencananya, rumah sakit tersebut akan dibangun di atas lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Jakarta Barat.
Rumah Anyo sendiri merupakan rumah singgah bagi anak-anak penyandang kanker. Rumah itu terletak di Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Anak-anak yang tinggal di rumah tersebut umumnya sedang menjalani pengobatan di RS Dharmais dan RSAB Harapan Bunda. Kedua rumah sakit tersebut memang berdekatan dengan Rumah Anyo.
Sandiaga Ingin soal Lahan Sumber Waras Selesai secara Kekeluargaan
Pemprov DKI Jakarta akan menemui pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras untuk membahas penyelesaian pengadaan lahan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan jadwal pertemuan sedang diatur oleh Sekda DKI Jakarta Saefullah.
“Usulan dari Pak Sekda tadi kami yang datang ke Yayasan Sumber Waras dan akan bersurat. Dalam beberapa hari ini Pak Sekda akan menjadwalkan pertemuan kami untuk menindaklanjuti temuan yang ada di BPK,” kata Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2017).
Pertemuan tersebut diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Hasil audit BPK menyimpulkan pengadaan lahan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 191 miliar.
“Memastikan bahwa (pengadaan lahan) Sumber Waras ini segera selesai statusnya, lahannya, selesai status hukumnya, selesai juga status akuntansinya, sehingga kami bisa bukukan dan juga bisa segera dibangun rumah sakit,” terang Sandiaga.
Sandiaga mengatakan perwakilan BPK tak akan diundang dalam pertemuan tersebut. Pemprov DKI Jakarta ingin polemik pengadaan lahan Sumber Waras diselesaikan secara kekeluargaan.
“Kami dulu berdua. Karena yang bertransaksi kan waktu itu Pemprov dan yayasan. Jadi kami akan kekeluargaan meminta penyelesaiannya,” jelas kader Partai Gerindra ini.
Pemprov DKI tengah berupaya membenahi laporan keuangan tahun anggaran 2017 supaya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Salah satu langkah agar predikat WTP didapat Pemprov DKI harus menyelesaikan masalah pengadaan lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras.
Ada dua opsi agar masalah tersebut selesai. Pertama, Pemprov DKI Jakarta harus menerima pengembalian kerugian negara Rp 191 miliar dari atau membatalkan pengadaan lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras.
“Bahwa untuk Sumber Waras itu menjadi temuan BPK. Kalau kita ingin mendapatkan predikat WTP kita mesti, opsinya pertama adalah menagih kerugian pembayaran atas kerugian negara, atau membatalkan transaksinya,” ujar Sandiaga.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan saat ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI sedang menindaklanjuti hasil audit BPK. Selanjutnya, Pemprov DKI akan mengambil keputusan, apakah meminta pihak Yayasan RS Sumber Waras mengembalikan kerugian negara atau membatalkan pengadaannya.
“Sumber Waras, kami menunggu hasil dari audit WTP (wajar tanpa pengecualian) yang lagi terus kita lakukan. Tindak lanjut dari BPK yang ingin dilakukan yaitu dua, yang pertama memohon pengembalian dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar karena ini di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh BPK, atau dibatalkan pembeliannya,” papar Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
(Baca juga: SANDI MINTA LEBIH DANA RP 191 M KE RS SUMBER WARAS DIBALIKIN, BARU LANJUT BANGUN)
(Baca juga: SANDIAGA UNO AKAN GELAR NIKAH MASSAL SAAT PERAYAAN TAHUN BARU DI DKI)
(Baca juga: DANA HIBAH MELONJAK DRASTIS RP 27,9 M JADI RP 367 M UNTUK PGRI DKI MENUAI KRITIK)
(Baca juga: AKUN INI TEMUKAN KEJANGGALAN DIBALIK KISAH DANA HIBAH HIMPAUDI 40,2 M)
(Baca juga: SOAL RAPBD DKI 2018, SANDIAGA MENGAKU SAYA PENGALAMAN BANGET PENGHEMATAN)
Sumber Berita Sandi Galang Dana Untuk Rumah Singgah Pengidap Kanker, Soal Sumber Waras Selesai Secara Kekeluargaan : Detik.com, Detik.com