Sandi Ingin APBD Terbuka Bak Open Kimono, KPK: Sudah Transparan Saat Zaman Ahok

Sandi Ingin APBD Terbuka Bak Open Kimono, KPK: Sudah Transparan Saat Zaman Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin pengelolaan APBD DKI terbuka kepada publik. Sandiaga memberikan istilah pengelolaan anggaran tersebut sebagai ‘open kimono’.

“Kita ingin terbuka, open kimono, nggak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Sekarang kita sudah terbuka ada e-budgeting, e-musrenbang, ada Qlue. Kita ingin keterbukaan ada di semua SKPD, BUMD juga,” kata Sandiaga setelah jajaran SKPD DKI menerima penghargaan dari Komisi Informasi Publik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/12/2017).

Sandiaga berjanji akan menerapkan keterbukaan informasi bagi warga. Dia ingin setiap kebijakan dilaksanakan dengan pertimbangan matang dan dilakukan dengan cepat.

“Setiap kebijakan harus terbuka dan berkeadilan. Kebijakan dilakukan matang, tapi dikerjakan tepat waktu dan cepat,” terangnya.

Dalam penganugerahan dari KIP, Diskominfo, Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP, dan BUMD Kawasan Berikat Nusantara mendapatkan penghargaan atas keterbukaan informasi tersebut.

Sandiaga mengaku terkejut atas penghargaan yang diberikan kepada Satpol PP. Dia mengatakan Satpol PP tidak tertutup seperti yang dikhawatirkan warga selama ini.

“Untuk surprise-surprise Satpol PP mendapat keterbukaan informasi untuk award-nya hari ini oleh Komite Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi banyak yang kemarin bilang dari segi masukan Satpol PP tertutup, ternyata Satpol PP mendapat award malam ini,” terangnya.

KPK: Jakarta Sudah Transparan soal Anggaran Saat Zaman Ahok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang sistem anggarannya sudah transparan saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebab, saat itu anggaran yang janggal dapat terdeteksi.

“Jakarta sebetulnya sudah transparan waktu zaman Ahok. Dia (Ahok) bisa tahu nih, ‘loh kenapa anggaran ini muncul’ yang tiba-tiba muncul anggaran UPS (uninterruptible power supply),” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Djakarta Teater, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

Menurut Alex, dalam menyusun anggaran suatu daerah, diperlukan adanya e-planning dan e-budgeting. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalkan negosiasi yang berujung penyelewengan dana.

“Makanya pentingnya e-planning dan e-budgeting, kita harapkan untuk penyusunan anggaran transparan. Masyarakat bisa mengikuti. Kita dorong e-budgeting karena supaya proses negosiasi yang berujung pada perencanaan yang nggak benar itu bisa terhindari,” jelasnya.

Alex kemudian menyoroti beberapa daerah lain yang anggarannya telah transparan. “Saya pikir beberapa daerah yang cukup bagus (transparansi anggarannya adalah) Surabaya, Semarang, Makassar,” tuturnya.

 

(Baca juga: INGIN TERAPKAN LPJ SISTEM ELEKTRONIK, SANDI SEBUT SEBAGIAN RT/TW GAPTEK)

(Baca juga: SOAL LPJ ANIES BASWEDAN BINGUNG ADA 33.000 RT GIMANA MENGAWASINYA, BEGINI SOLUSINYA)

 

Sumber Berita Sandi Ingin APBD Terbuka Bak Open Kimono, KPK: Sudah Transparan Saat Zaman Ahok : Detik.com, Detik.com