Sandi Jamin Pemegang KJP Tetap Dapat Potongan Harga Beli Daging
Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya bakal dihapus oleh Pemprov DKI Jakarta di APBD 2018. Implikasinya muncul isu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan tetap mendapatkan potongan harga ketika membeli daging?
Usulan PMD senilai Rp 39 miliar biasanya digunakan PD Dharma Jaya untuk menyediakan kebutuhan daging untuk penerima KJP sebanyak 500 ton hingga 600 ton pada 2018.
Wakil Gubernur DKI Jakarta menjawab isu tersebut. Pemegang KJP tetap akan mendapatkan potongan harga ketika ingin membeli daging.
“Ini perlu diklarifikasi. Bantuan untuk pangannya itu enggak ada jeda. Kita ambilkan dari sumber lain,” kata Sandi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya terkait hal ini. “Ke depan itu kami carikan pendanaan dari tempat lain dengan konsep bussiness to bussiness,” ungkapnya.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, pihak PD Dharma Jaya menyebut akan berupaya maksimal untuk tetap memberikan potongan setengah harga untuk pemegang KJP yang ingin membeli daging.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Kita bisa pakai Public Service Obligation (PSO),” kata Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati.
Selain menyediakan daging bagi penerima KJP, PD Dharma Jaya juga memang menjual daging secara komersial. Dari sektor komersial ini, PD Dharma Jaya sendiri targetkan penjualan hingga akhir tahun capai Rp 170 miliar.
“Tapi kalau memang enggak dikasih juga anggaran untuk KJP ya kita enggak bisa apa-apa,” imbuhnya.
Baca juga : Sandiaga Khawatir Bahas Isu Reklamasi Justru Dapat Memecah Belah
Sumber berita Sandi Jamin Pemegang KJP Tetap Dapat Potongan Harga Beli Daging : kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.