SBY Merespons, Tabuh Genderang Perang Terkait Tuduhan Terlibat Proyek E-KTP
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya bereaksi atas proses hukum yang berkembang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Presiden ke 6 RI itu memutuskan untuk menempuh jalur hukum, melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri atas pernyataannya yang menyebut bahwa dirinya dan Partai Demokrat terlibat dalam dugaan korupsi proyek e-KTP.
Beberapa waktu lalu Firman pernah mengatakan bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan e-KTP.
Berdasarkan keterangan saksi, kata Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yaitu Partai Demokrat dan SBY.
Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.
“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” kata Firman, Kamis (25/01/2018).
Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.
Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.
“Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang disampaikan di Cikeas,” ujar Firman.
SBY pun merasa difitnah atas pernyataan tersebut.
“Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan intervensi atas proyek,” kata SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).
SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek e-KTP yang dilaporkan kepadanya selama menjabat Presiden.
Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek e-KTP kepada para mantan pembantunya.
SBY sempat bertemu antan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, Mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, mantan Menko Perekenomian.
Pasalnya, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek.
“Semua menjelaskan, memberi testimoni,” kata SBY.
Selain itu SBY juga menanggapi soal catatan yang dibawa Setya Novanto yang disebut-sebut di dalamnya bertuliskan nama Ibas dan Nazaruddin.
SBY menyebut ada manuver dan upaya fitnah kepada dirinya.
“Kemudian kemarin ada kasus Setya Novanto seperti memamerkan buku catatannya, yang setelah kita putar (bukunya), berkali-kali juga, aneh, pura-pura tidak disengaja, tapi segera diambil oleh sejumlah media online, dipergunjingkan oleh masyarakat secara luas,” kata SBY.
SBY menganggap manuver membawa catatan yang sengaja dibuka itu adalah upaya untuk melibatkan dirinya dalam dugaan korupsi proyek tersebut.
Dalam kesempatan itu SBY pun kembali menceritakan sejumlah tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya.
SBY curhat pernah dituduh menggerakkan dan mendanai aksi massa terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama, dituduh menggerakkan orang melakukan pemboman Istana.
Kemudian curhat soal aksi demo sejumlah orang di depan rumahnya di Jakarta, hingga pernyataan mantan Ketua KPK Antazari Azhar yang menyudutkannya.
Terkait kasus e-KTP ini, SBY merasa dirinya harus menempuh jalur hukum. Pasalnya, jika tidak melawan, dampaknya bisa membuat rakyat Indonesia percaya tuduhan tersebut.
Sebelum membuat laporan, SBY juga menyinggung keraguan para kader Demokrat bahwa polisi akan menindaklanjuti laporan nantinya. Pasalnya, laporan terhadap Antasari setahun lalu tidak jelas pengusutannya.
“Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan Presiden RI. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti,” kata SBY.
SBY juga mengaku mendapat permintaan dari pengurus Demokrat untuk ikut mendampingi membuat laporan. Namun, SBY menolaknya.
Begitu pula tawaran bantuan dari para mantan menteri. SBY mengaku ingin menghadapi tuduhan tersebut seorang diri.
“Ini perang saya, this is my war. Perang untuk keadilan! Yang penting bantu saya dengan doa,” kata SBY.
Berikut keterangan SBY selengkapnya:
Kali ini saya difitnah, baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai… ini kata-kata mereka, penguasa yang melakukan intervensi terhadap e-KTP. Seolah lagi-lagi menurut mereka saya mengatur dan terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP itu. Belum selesai pergunjingan tentang itu, kemarin berlanjut yang kena sasaran adalah juga kader Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, dikatakan menerima sejumlah dana yang berkaitan dengan e-KTP.
Kita saksikan dalam sebuah persidangan yang sebenarnya sedang menyidangkan Novanto, tiba-tiba ada percakapan antara pengacara dengan saksi. Saudara Firman Wijaya, pengacara, dan saksi, saudara Mirwan Amir, yang aneh out of context, tidak nyambung, tiba-tiba, yang menurut saya penuh dengan nuansa rekayasa. Kemudian, bukan hanya dengan persidangan yang saya tahu itu dilindungi, Firman Wijaya mengeluarkan pernyaataan di hadapan pers, yang setelah kita teliti, seperti bias, yang kita pelajari, seperti diarahkan, dan secara tidak langsung maupun secara terang menuduh saya sebagai orang besar sebagai penguasa yang melakukan intervensi sebagai pengadaan e-KTP.
Kemudian kemarin ada kasus Setya Novanto seperti memamerkan buku catatannya yang setelah kita putar berkali-kali, juga aneh, pura-pura tidak disengaja, tapi segera diambil oleh sejumlah media online, dipergunjingkan oleh masyarakat secara luas.
Itulah esensi dari apa yang dituduhkan kepada saya berkaitan dengan kasus e-KTP ini. Sekarang para kader, mari kita uji dengan tenang, tidak harus secara emosional, tetapi kita gunakan logika, dengan pikiran yang jernih, benar atau bohong kah semua tuduhan itu.
Pertama, benarkah saya dulu selaku presiden melakukan intervensi dan ikut-ikutan proyek e-KTP. Kebiasaan saya, saya tidak mau reaktif asal jawab, maka segera saya undang para pejabat, menteri pemerintahan yang sangat tahu duduk perkara program e-KTP. Karena saya tidak mengetahui dan tidak pernah masuk pada wilayah teknis.
Pertemuan dihadiri oleh mantan ketua tim pengarah pengadaan e-KTP, mantan menkopolhukam, dihadiri juga oleh mantan mendagri, mantan jaksa agung, menteri sekretaris negara, mantan sekretaris kabinet, bahkan mantan menko perekonomian. Semua memberikan testimoni. Terlebih mantan mendagri dan menko polhukam memberikan penjelasan yang lebih utuh.
Jelas sekali bahwa e-KTP itu amanah UU, program pemerintah, sebagaimana ada ratusan amanah UU dan program pemerintah di era pemerintahan saya dulu. Tentu dilaksanakan dengan baik dengan sistem yang berlaku dan peraturan yang ada, organisasinya pun kita bikin dengan secara penuh kehati-hatian.
Inilah program pemerintah yang benar-benar pengorganisasiannya, mekanisme berkejanya, akuntabilitasnya, pengawasannya diatur dengan sangat seksama, ada organisasi, Rapim pengarah dengan sekian menteri, Kemendagri dan tim teknis dan baru ada pekerja di lapanagn. Mereka bekerja ada pertemuan berkala yang dipimpin oleh ketua tim pengarah dan sekali-kali dilaporkan pada wakil presiden.
Akuntabilitas dijaga, beberapa kali dilakukan audit oleh BPK, oleh yang lain-lain. Tendernya pun pada tingkat operasional juga mengikuti aturan yang berlaku. Pendek kata, management government dan implementasinya dilakukan dengan seksama. Para pejabatnya masih ada semua sekarang ini, sebagian masih ada di lembaga pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi.
Dari semuanya hingga selesai jadi presiden tidak pernah ada yang melapor pada saya bahwa ada masalah serius terhadap pengadaan e-KTP dan kemudian program itu harus dihentikan. Tidak ada dari siapapun tim teknis, siapapun, tidak pernah ada termasuk yang mengaku menyampaikan pada saya, Mirwan Amir.
Tolong di mana, kapan, dalam konteks apa, kapan menyampaikan dengan saya, didampingi siapa, karena saya tertib, kalau urusan resmi seperti e-KTP pastilah saya pastikan ada pendamping saya. Tidak ada, tidak pernah, Allah juga mendengarkan ucapan saya sekarang ini.
Itu yang pertama, yang kedua tidak pernah SBY juga ikut-ikutan ngurusin proyek, melakukan Intervensi terhadap sebuah proyek. Silakan dicek sekali lagi, masih ada semua, tim pengarah masih ada, mendagri masih, ada tim teknis juga masih ada.
Sikap saya itu tidak mencampuri, tidak mengintervensi bukan hanya pengadaan e-KTP, tapi juga program pemerintah lain yang pada tahapan teknis dan operasional. Tidak ada conflict of interest saya. Program apa saja selama 10 tahun saya jadi presiden silakan dicek kepada siapa saja.
Para pembantu presiden, dulu kemarin juga saling memberikan testimoninya saat saya undang dua kali, bahwa saya dengan segala kekurangan yang saya miliki adalah seorang yang disiplin, yang tertib, yang hati-hati terhadap yang namanya program pemerintah, apalagi ada kaitannya dengan proyek. Setiap pertemuan pasti ada pendampingnya dan di dokumentasikan, tidak pernah saya membawa urusan negara dan pemerintah ke partai.
Sehingga segala penjelasan, baik Firman Wijaya maupun Mirwan Amir, yang kemudian biasnya ke mana-mana, masuk media digunjingkan, sudah saya jelaskan sama sekali tidak benar ada tuduhan saya dilapori ada masalah besar, dan juga sangat tidak benar saya melibatkan diri atau mengatur atau ikut ikutan dalam proyek e-KTP.
Ada apa dengan semuanya ini? Ini sekenario siapa konspirasi model apa seperti ini? Di tahun politik jelang 2019 inilah yang harus kita ungkap, inilah perjuangan saya, inilah jihad saya, jihad untuk mendapat keadilan di negeri yang saya cintai. Mungkin panjang, tapi akan saya tempuh sampai kapanpun juga.
Saat ini saya memilih untuk tidak dulu main tuduhan pada siapapun, meskipun saya tahu saya mendapat informasi dari sumber yang layak dipercayai. Menjelang persidangan di mana terjadi tanya jawab antara Firman dan Mirwan atas semua pertemuan, dihadiri sejumalah orang dan dapat diduga itu menjadi cikal bakal munculnya sesuatu yang mengagetkan waktu itu. Tetapi informasi yang saya miliki belum waktunya saya buka ke masyarakat luas, dan bisa bikin geger nantinya.
Para kader tahu ini tahun politik, menuju pemilihan umum, hancur negara kita kalau politik semakin tidak beradab. Memfitnah lawan politiknya tanpa beban, dengan mudahnya mungkin dengan tangan kekuasaan dan uang bisa menghancurkan dan merusak nama baik seseorang.
Mari kita mohon, berdoa pada Allah agar negara yang kita cintai dijauhkan dari praktik politik yang tidak berakhlak yang tidak bermoral, yang tidak berasap.
Apa yang Saya akan lakukan? Saya akan melakukan jihad untuk sebuah keadilan. Mungkin banyak orang seperti saya yang juga ingin mendapatkan keadilan, mungkin mereka tidak berdaya, mungkin mereka tidak punya apa-apa, hanya menangis mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga mewakili saudara yang juga tengah mencari keadilan.
Hari ini saya secara resmi mengajukan secara hukum yang saya nilai merusak dan mencemarkan nama baik saya, yang dampaknya sangat luas dan bisa saudara-saudara saya percaya atas apa yang difitnahkan dan dituduhkan itu.
Sore ini ada yang bertanya apakah pengaduan Pak SBY sebagai warga negara ditindaklanjuti oleh penegak hukum, oleh Polri? Seperti pertanyaan para kader, kenapa, sudah satu tahun aduan tentang Antasari tidak ada lanjutan yang jelas.
Saya masih percaya pada Kabareskim, Kapolri, dan presiden, mudah-mudahan beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti yang saya adukan nanti.
Kalau ada yang nanya lagi, apakah bisa berhasil, bisa menang, apakah saya akan kalah?
Saya bisa kalah kalau yang saya hadapi ini sebuah konspirasi besar. Jika konspirasi ini juga memiliki kekuatan bagian dari kekuasaan atau politik uang. Kalau saya kalah paling tidak sejarah mencatat ada seorang warga negara yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono yang mencari keadilan dan warga negara itu kalah.
Itulah saya, bagaimana dengan tuduhan terhadap Edi Yudhoyono yang secara ganjil, menggelikan dan di tunjukan catatan seorang Setnov, mungkin maunya secara tidak langsung maunya ke saya. Tetapi siapapun dengan mudah itu sebuah permainan.
EBY akan menggunakan sendiri hak hukumnya, dia juga warga negara, juga terlalu banyak fitnah yang dia alami, mari kita berikan juga jalan bagi Edhie untuk mendapat keadilannya.
Waktu Pak Setya Novanto di-bully dulu dari ICU sehat kecelakaan luka banyak bejolan. Saya larang saudara jangan melakukan bully, tidak baik, tetapi tampaknya air susu dibalas dengan air tuba. Saya dengar para kader tadi dari Pak Hinca ingin mendampingi saya menghadap Bareskrim, saya katakan tidak perlu, saya ucapkan terima kasih, saya tahu para kader sakit hati, saudara pasti berpikir ini menghancurkan nama baik SBY dan keluarga, merusak nama baik AHY, dan mungkin juga partai.
Tapi biar saya sendiri yang datang ke Bareskrim, saya hanya ingin didampingi ibu Ani istri tercinta yang mendampingi saya dalam suka dan dukanya, dan beberapa para pendamping yang sekaligus akan menjadi lawyer. Saya juga mendapat kabar dari teman saya, yang ingin memberikan bantuan suara bilang tidak perlu teman teman, saya ingin teman-teman hidup tentram dengan keluarga, biar saya selesaikan.
Ini perang saya, this is my war, perang untuk keadilan yang penting, bantu saya dengan doa, mohon pada Allah diberi kekuatan.
(Baca juga: HEBOH SOAL BEREDAR SURAT MIRWAN AMIR UNTUK PEMRED METROTV AGAR FITNAH SBY, TERNYATA…)
Sumber Berita SBY Merespons, Tabuh Genderang Perang Terkait Tuduhan Terlibat Proyek E-KTP : Jurnalpolitik.id