Sebelum 17 April, KPU Minta Polisi Ungkap Kasus Hoaks Server Dibobol
Ketua KPU, Arief Budiman, meminta aparat penegak hukum bisa mengungkap kasus hoaks server KPU dibobol untuk sebelum pencoblosan pada 17 April 2019. Menurut Arief, hal tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU.
“Jangan (setelah pemilu), karena ini mempengaruhi persepsi publik terhadap KPU. Dikira nanti KPU bikin hoaks beneran. Sedangkan KPU sudah membantah, menjelaskan,” ujar Arief Budiman saat ditemui di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4).
Arief menuturkan, KPU mempercayakan seluruh proses hukumnya kepada kepolisian. Ia berharap, kepolisian bisa segera menangkap penyebar hoaks tersebut.
“Sekarang untuk menangkap pelakunya KPU enggak punya tangan enggak punya kekuatan untuk melakukan itu. Maka saya percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” tutur Arief.
Sebelumnya, KPU telah melaporkan video hoaks yang menyebut servernya di luar negeri dibobol untuk memenangkan capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin ke Bareskrim Polri.
Pihak KPU juga telah membantah keras memiliki server di luar negeri yang telah dibobol untuk memenangkan capres Jokowi-Ma’ruf Amin melalui penghitungan sistem IT. Hal ini menegaskan video yang menunjukkan suasana rapat dengan seseorang yang bicara menuding KPU di Facebook adalah hoaks.
“Intinya tidak ada (server) yang di luar negeri. Sehingga kalau disampaikan ada server KPU di luar negeri yang dibobol, itu tidak benar,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari, Kamis (4/4).
Baca juga : Jawab Prabowo, KPU: 17 April Bukan Lebaran, TPS Steril
Sumber berita Sebelum 17 April, KPU Minta Polisi Ungkap Kasus Hoaks Server Dibobol : kumparan
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.