Politik

Sidang e-KTP dinilai Patut dicurigai Dari Kesaksian Nazar soal Setnov

Sidang e-KTP dinilai Patut dicurigai Dari Kesaksian Nazar soal Setnov, Nazar lebih banyak menyebut lupa atau tidak tahu ketika jaksa dan hakim bertanya soal Setnov.

Kesaksian Mantan Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR, M Nazaruddin, terkait Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) dalam persidangan e-KTP, patut dicurigai. Sebab, ketika ditanya jaksa dan hakim soal peran Setnov, yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar, kesaksian Nazar tidak sesuai dengan BAP.

“Pertama patut dicurigai, ada apa dengan kesaksian Nazar. Bekerja sama dengan siapa Nazar ini?,” kata Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Prof Mudzakir saat dihubungi, Rabu (5/4).

“Bisa jadi ada tekanan atau by design dengan menyelamatkan A, B, C. Bisa jadi menguntungkan pihak dengan Nazar memberikan keterangan seperti itu,” jelasnya.

Menurut Mudzakir, tidak tertutup kemungkinan kesaksian Nazar diskenariokan untuk menyelamatkan pihak tertentu.

“Prinsipnya siapa saja yang menrima aliran duit KPK wajib menjadi tersangka,” tegasnya.

Menurut Mudzakir, kuncinya sekarang adalah KPK yang harus menindaklanjuti keterangan saksi-saksi yang menyebut keterlibatan Setnov dalam kasus ini.

“Ini PR (pekerjaan rumah) KPK saat ini. Mestinya semua yang disebut, temasuk Novanto harus ditindaklanjuti KPK,” ujarnya.

“Sampai Indonesia bubar kalau tak dilanjuti, pemberantasan korupsi percuma. Sekarang saatnya KPK membuktikan praktik penegakan hukum harus dilakukan,” tandasnya.

Sebab jika tidak, lanjut Mudzakir, pamor KPK yang akan jadi taruhannya.

Untuk diketahui, nama Setnov disebut dalam dakwaan KPK untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Nama Ketua DPR itu disebut ikut bersama-sama terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Nama dan peran Ketua DPR Setya Novanto dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik juga mencuat dalam persidangan kelima di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3). Novanto pernah meminta mantan anggota Komisi II DPR Ganjar Pranowo agar melunak terkait proyek senilai Rp 5,9 Triliun itu.

Dalam keseluruhan dakwaan KPK, nama Setnov juga disebut beberapa kali. Sejumlah saksi seperti, Ganjar Pranowo dan Khatibul Umam Wiranu, juga ikut menyebut peran Setnov dalam kasus megakorupsi ini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan, saat itu dia bertemu dengan Novanto di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali sekitar tahun 2011-2012. Tiba-tiba saja Novanto yang saat itu merupakan ketua Fraksi Golkar mendekati, menyapa dan meminta Ganjar untuk tidak galak dalam pembahasan proyek e-KTP.

“Apa kepentingan Setya Novanto sehingga bilang jangan galak galak? sementara Setya Novanto di Golkar?” tanya jaksa Eva kepada Ganjar, Kamis (30/3).

“Saya tidak tahu maka saya jawabnya enteng enteng saja apa peran dia, apa pikiran dia saya tidak tahu,” jawabnya.

Jaksa penuntut umum KPK, Eva bertanya kepada Ganjar perihal kepentingan Novanto menyatakan hal tersebut.

 

Sumber Berita Sidang e-KTP dinilai Patut dicurigai Dari Kesaksian Nazar soal Setnov : Merdeka.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.