Nasional

Soal Sistem Baku Khilafah, Mahfud MD Tertawakan Uraian Dangkal DPP HTI

Soal Sistem Baku Khilafah, Mahfud MD Tertawakan Uraian Dangkal DPP HTI

Kampanye penegakan khilafah yang diklaim sebagai kewajiban oleh Felix Siauw dan kroco-kroconya di HTI membuat Prof Dr Mahfud MD ikut geram. Melalui akun Twitternya setelah diskusi ILC, Selasa (06/12/2017) lalu Mahfud MD menantang debat soal khilafah.

Mahfud MD berjanji, ia akan ikut mendukung dan memperjuangkan khilafah jika memang ada hukum baku dari Al Qur’an dan Hadis.

Cuitan Mahfud MD tersebut mendapat tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya dari KH Shiddiq Al-Jawi, salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia (dulu, karena HTI sekarang sudah bubar). Tulisan itu berjudul “Cacat Epistemologis dalam Istilah “sistem baku khilafah” Prof. Mahfud MD”. Tulisan itu dimuat situs pembelaislam.com dengan judul “Uraian Menohok Ust. Sidiq Al Jawi Tanggapi Sistem Baku Khilafah Prof. Mahfud MD”.

Sayangnya, tulisan panjang berjumlah 24 pragraf itu dinilai Mahfud tak menjawab persoalan atau inti tantangan Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, tulisan Shiddiq Al-Jawi justeru membelok bahkan separuhnya mendukung pendapatnya.

Mahfud MD sendiri mengaku karena ada yang menanggapi Sayangnya, setelah dibaca tidak sesuai harapan. Mahfud menilai tulisan tersebut tidak menjawab pokok persoalan.

”Siang tadi saya dapat banyak pesan bahwa ada tulisan bagus dari K Shiddiq tentang khilafah yang katanya mematahkan pendapat saya. Saya senang, mau jadi pengikutnya memperjuangkan khilafah asal bisa menjawab soal itu. Tapi setelah baca itu dangkal dan berbelok. Isinya malah membenarkan pendapat saya,” tulis Mahfud di akun Twitternya.

”Itu sudah saya jawab melalui banyak grup WA. Tulisan K. Shiddiq itu dangkal. Separoh pertama justeru menbenarkan saya tentagg tiadanya sistem tapi separuh berikutnya dia keluar jauh dari konteks. Coba buka jawaban lengkap saya di Grup WA Mubarok Center. Gitu saja kok seperti iya’ iyao. Hahaha” katanya Mahfud MD tertawa.

Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis. Dia mengatakan, perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan secara radikal.

“Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing,” kata dikutib dari detik.com.

Karena tak ada yang bisa menjawab Mahfud MD gagal donk ikut memeprjuangkan khilafah? Yes!

 

(Baca juga: MAHFUD MD SEBUT KHILAFAH BUKAN DARI ALQURAN, KHILAFAH CIPTAAN ULAMA)

 

Sumber Berita Soal Sistem Baku Khilafah, Mahfud MD Tertawakan Uraian Dangkal DPP HTI : Dutaislam.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.