Suara Habib Rizieq dari Arab Saudi, Rekonsiliasi atau Revolusi
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab kembali melakukan komunikasi melalui telepon dari Arab Saudi. Ia berkomunikasi usai acara diskusi yang diselenggarakan oleh GNPF MUI di Hotel Balairung Matraman Jakarta Pusat, Jumat (16/6).
Acara yang bertajuk Silaturahim dan Konsolidasi Nasional “Uji Shahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chatting HRS” itu, hadir sejumlah pihak menjadi pembicara. Di antaranya Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Pengacara Azis Yanuar, Ahli Telematika ITB Hermansyah, serta Dosen Hukum Pidana UI Akhiar Salmi.
Dalam sambungan teleponnya usai berbuka puasa, Rizieq menyinggung sejumlah hal. Termasuk alasan kenapa dia saat ini berada di Arab Saudi, meskipun kasus hukumnya sedang bergulir.
“Bahwa ketidakhadiran saya saat ini di Indonesia, perginya saya ke luar dari Indonesia ke tanah suci bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab hukum. Akan tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kebatilan, perlawanan terhadap diselewengkannya hukum oleh para penegak hukum,” kata Rizieq dalam sambungan teleponnya.
Terkait kasus hukumnya, Habib Rizieq mengaku masih menginginkan diselesaikan melalui jalur rekonsiliasi. Ia mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog dan musyawarah untuk menghentikan kegaduhan yang ada. Namun menurut Habib Rizieq, upaya rekonsiliasi tersebut selalu gagal karena ditolak oleh pihak pemerintah,
“Bagi saya di tanah suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dengan lebih mengutamakan rekonsiliasi. Akan tetapi kalau rekonsiliasi gagal, kalau rekonsiliasi tetap ditolak oleh pihak di seberang sana, sementara para ulama terus menerus dikriminalisasi, para aktivis terus menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam juga terus menerus dimarjinalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan,” kata dia.
“Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” kata Habib Rizieq.
Berikut pernyataan lengkap Habib Rizieq dalam sambungan teleponnya:
Kenapa acara seperti ini harus diapresiasi? Bagi saya dan kawan-kawan yang peduli kepada persoalan kriminalisasi ulama dan aktivis, maka silaturahim maupun konsolidasi nasional seperti ini merupakan salah satu bentuk perlawanan. Bahkan, ini masuk kategori perlawanan cerdas. Sekali lagi saya sampaikan perlawanan cerdas.
Jadi bentuk perlawanan kita terhadap kezaliman, kebatilan, dan kemunkaran memang harus beragam, dan ini salah satu bentuk yang sangat efektif dan produktif, dengan menyerap pendapat para pakar, para ahli, untuk kemudian disosialisasikan ke masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam rekayasa-rekayasa dan penyesatan opini yang bersumber dari berbagai macam fitnah dan kebohongan.
Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada segenap panitia penyelenggara, seluruh pimpinan GNPF MUI, dan kepada segenap para pembicara serta para peserta, mudah-mudahan kumpulnya anda pada sore hari ini di tempat ini, akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Pada kesempatan ini secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra yang telah banyak memberi kontribusi-kontribusi, pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan yang sangat produktif dan sangat-sangat memperhatikan betul aspirasi Umat Islam seantero negeri.
Maka itu saya pernah katakan kepada beliau yang saya hormati, bahwa ketidakhadiran saya saat ini di Indonesia, perginya saya ke luar dari Indonesia ke tanah suci bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab hukum, akan tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kebatilan, perlawanan terhadap diselewengkannya hukum oleh para penegak hukum
Karena itu sekali lagi. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada kepada beliau di mana beliau juga telah memberikan usulan-usulan dan saran-saran yang luar biasa, di antaranya adalah usulan tentang rekonsiliasi ulama dan umarah. Ini satu usulan yang brilian karena pada dasarnya GNPF MUI jauh dari sebelum digelarnya aksi bela Islam 1, 2, 3, dan seterusnya, itu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah, terhadap berbagai macam persoalan bangsa.
Tapi semua permohonan tersebut selalu ditolak, selalu diabaikan, entah apa sebabnya. Tapi yang jelas, para habaib dan para ulama di GNPF MUI tidak pernah bosan, terus menerus menyerukan dialog dan musyawarah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra maupun kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan.
Bagi saya di tanah suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dengan lebih mengutamakan rekonsiliasi. Akan tetapi kalau rekonsiliasi gagal, kalau rekonsiliasi tetap ditolak oleh pihak di seberang sana, sementara para ulama terus menerus dikriminalisasi, para aktivis terus menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam juga terus menerus dimarjinalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan.
Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi.
Itu saja yang bisa sampaikan dari tanah suci, semoga anda semua senantiasa dilindungi diberkahi Allah SWT, sampai jumpa di tanah air, selamat berbuka puasa.
(Baca juga : RIZIEQ SHIHAB KEMBALI KOBARKAN PERLAWANAN DARI ARAB SAUDI)
(Baca juga : VIDEO SUARA HABIB RIZIEQ DARI MEKKAH BERTERIMA KASIH KEPADA NITIZEN FPI)
Sumber Berita Suara Habib Rizieq dari Arab Saudi, Rekonsiliasi atau Revolusi : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.