Suku Anak Dalam Sampaikan Aspirasi ke DPR Konflik Lahan Adat

Suku Anak Dalam sampaikan aspirasi ke DPR konflik Lahan Adat

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai daerah di Ruang Abdul Muis, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Admad Syamsurijal, dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR Titiek Soekarto berserta anggota lain seperti Alex Indra Lukman dan Abdul Kharis Almasyhari.

Salah satu perwakilan masyarakat adat yang hadir adalah Ketua Adat Suku Anak Dalam, Dusun Tanah Menang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Ia menyampaikan bahwa dusunnya yang sudah ada sejak sebelum zaman Belanda habis digusur setelah terbitnya HGU pada 1986-1987.

“Jadi dusun perkampungan saya itu mulai sebelum zaman Belanda, dusun perkampungan saya sudah ada. Dusun perkampungan sayo itu Belanda melewatkan jalan pipa dari Palembang sampai ke Plaju itu mengakui, surat Belandanya mengakui betul dusun perkampungan Suku Anak Dalam,” kata Ketua Adat di Tanah Menang.

Dampaknya, 85 persen keluarga besar kini buka huruf akibat anak-anak yang putus sekolah.

“Sehingga terbitnya HGU pada tahun 86-87, dusun perkampungan saya habis. Habis digusur, dimusnahkan karena terbitnya izin perizinan HGU tersebut,” katanya.

Ia juga meminta DPR mengambil kebijakan tugas untuk mengembalikan hak adat, hak waris, dan tanah adat seluas 1.295 hektare milik kominitasnya.

Aspirasi yang sama disampaikan petani asal OKU Timur, Sumatra Selatan, Wayan Kariana, yang mengaku telah berpuluh-puluh tahun berkonflik dengan PT Laju Perdana Indah pada penyelesaian.

Ia mendesak HGU perusahaan tersebut dicabut dan meminta pendampingan nyata di lapangan.

“Mohon didampingi kami di lapangan, jangan diadu lagi kami dengan aparat, baik itu polisi, tentara, apalagi pam swakarsa,” ungkap Wayan.