Surat Suara di Malaysia Tercoblos 01, Jokowi: Mekanismenya Lapor Bawaslu
Calon presiden Joko Widodo angkat bicara soal geger temuan surat suara di Selangor, Malaysia, dalam beberapa kantong sudah tercoblos pasagan calon Jokowi-Ma’ruf. Jokowi menyerahkan masalah itu kepada Bawaslu.
“Ya dicek sajalah, kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu,” ucap Jokowi usai kampanye di Depok, Kamis (11/4).
Menurut Jokowi, mekanisme atas temuan pelanggaran jelas ditangani oleh Bawaslu, sehingga dia berharap tidak ada isu liar yang beredar kecuali atas penanganan Bawaslu.
“Mekanismenya jelas kok, enggak usah diangkat isu isu yang enggak jelas,” pinta Jokowi.
Selain soal Malaysia, Jokowi juga bicara hoaks surat suara sudah tercoblos di luar negeri. Menurut Jokowi, penghitungan suara di luar negeri baru tanggal 17 April 2019.
“Penghitungan surat suara itu dilakukan nanti pada tanggal 17 April. Mekanisme itu harus tahu. Nanti juga penghitungannya berjenjang. Jadi jangan sampai ada yang ngomong curang, curang dihitung juga belum,” kata Jokowi.
“Hitungannya berjenjang kok, semua masyarakat, semua anak muda yang memiliki bisa dicek itu. Bisa ngecek semuanya,”
Jokowi
Jokowi berharap kecurangan dalam Pemilu dapat diantisipasi dengan partisipasi masyarakat, salah satunya dengan mengawasi proses penghitungan suara di TSP.
“Seluruh rakyat saya ajak semua untuk melihat TPS, hasilnya dijepret. Jadi kalau nanti ada yang curang gampang carinya,” pungkasnya.
Baca juga : Heboh Video Surat Suara di Malaysia Sudah Tercoblos Jokowi-Ma’ruf
Sumber berita Surat Suara di Malaysia Tercoblos 01, Jokowi: Mekanismenya Lapor Bawaslu : kumparan
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.