Tak Mau Gaduh, Jokowi Minta Penyidikan Pimpinan KPK Dihentikan
Presiden Joko Widodo menanggapi penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang oleh Mabes Polri. Jokowi meminta agar tidak ada kegaduhan antara dua lembaga tersebut.
“Hubungan antara KPK dan Polri baik-baik saja. Tapi, saya minta tak ada kegaduhan,” ujar Jokowi usai acara penamaan pesawat N219 di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (10/11).
Jokowi mengingatkan, jika ada proses hukum yang harus dilakukan, maka keseluruhan proses harus sesuai fakta. Jika tak sesuai bukti dan fakta, Jokowi meminta seluruh proses hukum untuk dihentikan.
“Saya sampaikan, jangan sampai ada tindakan yang tak berdasar bukti dan fakta. Saya sudah minta untuk dihentikan kalau ada hal seperti itu. Seperti itu dihentikan,” tuturnya.
Sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, memperlihatkan SPDP yang dia terima dari penyidik Bareskrim Polri. SPDP itu menunjukkan laporan Fredrich mengenai dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah masuk ke tahap penyidikan atau ditemukan indikasi tindak pidana.
SPDP itu terkait laporan yang dibuat tim pengacara Setya Novanto pada 9 Oktober 2019. Dalam laporannya, selain menuding Ketua KPK menyalahgunakan kekuasaan, Fredrich juga menyatakan ada pembuatan keterangan palsu yang dilakukan KPK.
Baca juga : Ditolak Masuk ke Resepsi, Sunarto: Saya Bangga Punya Presiden Pak Jokowi
Sumber berita Tak Mau Gaduh, Jokowi Minta Penyidikan Pimpinan KPK Dihentikan : kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.