Tak Pantas Jadikan Tragedi Rohingya Sebagai Komoditas Politik

Tak Pantas Jadikan Tragedi Rohingya Sebagai Komoditas Politik

Tragedi Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Karena itu tidak boleh dan tidak pantas dijadikan komoditas politik dalam negeri.

Demikian disampaikan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Yulistian Imam Taryudi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 17/9).

Pernyataan Yulistian Imam Taryudi untuk menjawab tuduhan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menyebut bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hanyalah bentuk pencitraan belaka.

“Penderitaan etnis ini tidak perlu ditunggangi untuk kepentingan politik dalam menghadapi tahun politik 2018 Dan pilpres 2019,” jelas Yudi, demikian Yulistian disapa.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sudah tepat. Ia pun mendorong agar pengiriman bantuan dari lembaga-lembaga lain hendaknya lebih tepat sasaran dan tepat guna.

“Bamusi sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan melihat bencana kemanusiaan seperti ini sudah harus dihentikan saat ini juga. Kami juga menilai, mengedepankan dialog tanpa pertikaian akan lebih memberikan solusi,” demikian Yudi.

Sementara Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Mahmudin Muslim, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 17/9). Mahmudin pun membela pemerintahan Jokowi dari serangan Prabowo tersebut.

Menurut Mahmudin langkah dan upaya pemerintahan Joko Widodo atas tragedi Rohingya bukanlah pencitraan sebagaimana ditudingkan Katua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan, upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri merupakan langkah nyata yang sesuai dengan diplomasi internasional.

“Myanmar merupakan negara yang berdaulat, sehingga upaya Indonesia menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya harus di tempuh melalui langkah-langkah diplomatis dan beretika. Sesama negara berdaulat, tentu Indonesia sangat menghormati kedaulatan Myanmar, dan tidak mungkin melakukan intervensi apapun,” tegas Mahmudin.

Mahmudin mengingatkan Prabowo, apabila Indonesia turut melakukan intervensi, maka pemerintah Indonesia bisa terjebak dalam konflik tersebut. Dengan kondisi ini, Indonesia bukan menjadi problem solver guna menghentikan kekerasan yang terus berlangsung, tapi bisa-bisa Indonesia menjadi bagian dari konflik tersebut.

“Tentu ini sangat tidak kita inginkan. Peran konstitusional pemerintah turut menciptakan perdamaian dunia, telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dalam kasus Rohingya ini. Terbukti, hanya Indonesia yang diberikan akses masuk ke Rakhine melihat langsung akar konflik sesungguhnya. Bantuan-bantuan kemanusiaan dari Indonesia juga dapat diterima denganbaik oleh Myanmar,” tegas Mahmudin.

Mahmudin pun meminta Prabowo lebih arif menilai kerja-kerja pemerintah dalam kasus Rohingya. Ini merupakan kerja kemanusiaan, dan apapun bentuk kejahatan kemanusiaan, bangsa Indonesia harus turut serta melawan kejahatan kemanusiaan tersebut. Dan mestinya Prabowo juga lebih mengedepankan kerja-kerja kemanusiaan untuk Rohingya ini, serta lebih baik berpidao mengajak peserta aksi guna bekerja kongkrit untuk menolong etnis Rohingya dan turut serta menciptakan perdamaian di sana.

“Pernyataan Pak Prabowo bahwa pemerintah melakukan kerja pencitraan, saya pikir tidak berdasar, saran saya agar beliau lebih bijaksana mengeluarkan pernyataan, janganlah kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan dinilai sebagai tindakan politis, toh pilpres juga masih dua tahun lagi. Pak prabowo bersabar saja, jika ingin dapat dukungan dalam pilpres, lakukanlah kerja-kerja nyata yang bermanfaat untuk rakyat,” demikian Mahmudin.

 

 

Baca juga : Kritikan Bantuan Rohingya PDIP Sebut Justru Prabowo Yang Pencitraan

 

 

Sumber berita Tak Pantas Jadikan Tragedi Rohingya Sebagai Komoditas Politik : rmol.co