Tanggapan Gerindra soal PKS Lirik Panglima TNI untuk Pilpres 2019
DPW PKS Nusa Tenggara Barat mengusulkan sejumlah nama ke DPP PKS untuk dipertimbangkan sebagai kandidat di Pilpres 2019, salah satunya ada nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengaku belum mendengar ada suara yang mengusung Gatot untuk 2019, namun setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan.
“Saya belum lihat, masih lama kan undang-undnang (Pemilu)-nya saja belum (disahkan). Kita lihat aja undang-undangnya seperti apa. Kemudian tentu setiap orang kan berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih,” ucap Fadli usai buka puasa di DPP Gerindra, Jaksel, Jumat (16/6).
Undang-undang yang dimaksud Fadli adalah Rancangan UU (RUU) Pemilu yang masih dibahas DPR. UU ini menggabungkan 3 UU, yaitu UU Pileg, UU Pilpres dan UU Penyelenggaran Pemilu. Ada banyak isu penting dan perubahan sistem di UU yang akan disahkan bulan Mei tersebut.
“Karena itu juga terkait dengan RUU penyelenggaraan pemilu itu, tidak boleh dipersulit seseorang untuk dipilih, apalagi pakai alasan presidential treshold (PT) yang sudah basi,” terang Wakil Ketua DPR RI itu.
Fadli berharap dalam RUU Pemilu, presidential treshold atau syarat jumlah kursi parpol untuk mencalonkan presiden dan wapres dihapuskan, sehingga semua parpol bisa mengusung capres. Selama ini PT syaratnya 20 kursi DPR.
“Jadi dengan sendirinya harus nol alias tidak ada lagi pembicaraan tentang presidensial threshold karena keserentakan (Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak). Jadi bagaimana mungkin memakai (PT) itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPW NTB Abdul Hadi, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat terkait Pilpres 2019. Hasilnya, ada beberapa nama yang masuk radar PKS NTB untuk diusulkan kepada DPP sebagai kandidat Pilpres 2019.
Antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Syihab hingga Gubernur NTB sendiri TGB Zainul Majdi.
Sumber Berita Tanggapan Gerindra soal PKS Lirik Panglima TNI untuk Pilpres 2019 : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.