Terkait Pembelian Senjata Fadli Zon Kritik Koordinasi Kabinet Jokowi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik polemik pembelian senjata yang menyeret Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, dan Menkopolhukam. Menurutnya, simpang siurnya informasi mengenai pembelian senjata menunjukkan tidak adanya koordinasi di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Saya kira ini contoh yang buruk dan tak boleh terjadi lagi. Dan informasi yang simpang siur ini menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
Termasuk, bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, kata dia, juga tak langsung segera diatasi. Padahal, lanjut dia, Presiden Joko Widodo seharusnya bisa memanggil pihak-pihak terkait seperti Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan KaBIN untuk kemudian secara satu suara menuntaskan permasalahan itu agar tidak berkembang liar dan menjadi konsumsi publik.
“Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini,” ucap dia.
Karena itu, ia mendorong agar Komisi I dan Komisi III bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil para pejabat tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait permasalahan ini.
“Dari sisi DPR tentu saja sebagai tugas untuk pengawasan kita menginginkan ada klarifikasi. Mungkin komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi rapat gabungan? Komisi I dan Komisi III sebagai mitra kerja,” pungkasnya.
Sumber Berita Terkait Pembelian Senjata Fadli Zon Kritik Koordinasi Kabinet Jokowi : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.