Terkait Rohingya, Yusril Mendesak Pemerintah Untuk Menekan Myanmar
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra mengutuk keras tragedi penyiksaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Yusril mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik untuk menekan Myanmar.
“Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik untuk menekan Myanmar. Indonesia dapat menggalang negara-negara ASEAN lainnya untuk mengambil langkah nyata mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian atas Muslim Rohingya,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/9/2017).
Yusril juga akan mengambil langkah politik untuk membantu etnis Rohingya. Ia menuturkan keteribatan militer Myanmar dalam tragedi ini wajib dihukum oleh dunia internasional sebab masuk dalam kejahatan kemanusiaan atau ‘crime against humanity’.
“Pembantaian yang dilakukan tentara Myanmar itu sengaja dibiarkan oleh Pemerintahnya sehingga kejahatan ini menjadi kejahatan sistematis dan meluas yang bertujuan melenyapkan sebuah entitas etnis atau “etnic cleansing” di negara itu,” jelas Yusril.
Yusri mengaku kecewa terhadap Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Sebab, Pemimpin Myanmar tersebut memegang Hadiah Nobel Perdamaian tetapi membiarkan kekerasan terjadi di negaranya.
“Sebagai pemegang Hadiah Nobel Perdamaian, sikap Aung San Suu Kyi yang membiarkan kekejaman di Myanmar adalah sikap yang memalukan,” tegas Yusril.
“Kami juga mengajak Umat Islam Indonesia untuk bersatu membantu Muslim Rohingya. Solidaritas sebagai sesama Muslim harus kita tunjukkan di saat penderitaan saudara-saudara kita di Myanmar sudah demikian seriusnya,” ucapnya.
(Baca juga : MUI DESAK PEMERINTAH, PERTIMBANGKAN KEANGGOTAAN MYANMAR DI ASEAN)
Sumber Berita Terkait Rohingya, Yusril Mendesak Pemerintah Untuk Menekan Myanmar : Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.