Terkait Usul Pembekuan KPK, Kapolri: Jangan Benturkan KPK-Polri
Politikus PDIP yang juga anggota Pansus Hak Angket KPK, Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan. Dia kemudian meminta Kejaksaan yang mengambil peran penuntutan dan Polri yang mengambil penyidikan.
“Tidak mustahil sementara (KPK) bekukan dulu. Semua kewenangan jaksa dikembalikan, semua kewenangan kepolisian dikembalikan. Sementara kita menata ulang ini, sehingga ke depan ada lembaga pemberantasan korupsi yang betul-betul berwibawa,” kata Henry di Jakarta, Sabtu (9/9).
Polri sendiri memilih tak berkomentar soal usulan pembekuan ini. Kapolri Jenderal M Tito Karnavian meminta agar, Polri dan KPK tak dibenturkan.
“Saya tidak mau berkomen. Sudah saya sampaikan kalau untuk posisi Polri berkaitan masalah KPK-Pansus. kami menghormati dua-duanya. Khusus dengan KPK Polri tak ingin institusi ini berbenturan dengan KPK,” beber Tito di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9).
Menurut Tito, bila Polri dan KPK berbenturan, maka tidak akan baik dalam hubungan bernegara.
“Oleh karena itu Polri pada prinsipnya justru ingin agar sinegri antara KPK dengan Polri semakin baik,kalau ada permasalahan ini, yang kita bangun melalui mekanisme-mekanisme pertemuan dengan Pimpinan KPK,” beber Tito.
Beberapa kali, Wakapolri Komjen Syafruddin bertemu dengan pimpinan KPK untuk melihat dan menghasilkan solusi yang baik.
“Komunikasi yang paling penting. Komunikasi kalau antar pimpinan sudah. Kalau di KPK sendiri, di KPK sebetulnya bergantung leadership dari komisioner KPK. Kita sangat harapkan beliau-beliau agar dapat jadi bapak-bapak dan ibu yang baik, sebab semua adalah anak-anaknya,” tutup Tito.
Baca juga : Politisi PDIP ini Minta KPK Dibekukan untuk Sementara Waktu
Sumber berita Terkait Usul Pembekuan KPK, Kapolri: Jangan Benturkan KPK-Polri : kumparan
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.