Terkuak! Meski Diduga Proyek e-KTP Bermasalah BPK Tak Berani Batalin
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap sempat takut untuk menghentikan proyek e-KTP. Hal itu diungkap Mantan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta, saat bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP terdakwa Setya Novanto, Kamis (1/2).
Setya menceritakan, setelah kontrak dengan pemenang lelang proyek e-KTP berjalan selama satu tahun, dirinya diperiksa BPK karena dia dicurigai mengatur pemenangan tender. Saat itulah dia menceritakan perihal rekomendasi LKPP bahwa sejatinya ada pelanggaran dalam proses lelang di proyek tersebut.
Dia pun menjelaskan, proses lelang tidak memenuhi syarat dan harus dibatalkan. Namun BPK juga tidak setuju dengan rekomendasi tersebut.
“Tapi kayaknya BPK nggak setuju. Nggak berani. Saya bilang, saya nggak peduli ini harus dibatalin,” sebut Setya.
Ditanya lebih lanjut oleh hakim apa maksud BPK tidak berani, dia menyebut bahwa hal itulah yang dikatakan orang BPK yang memeriksanya. Namun Setya lupa nama orang tersebut.
“Saya bilang normatif, dibatalin. Yang memeriksa saya, wah kalau begitu saya nggak berani. Mentok tembok, katanya begitu,” ucapnya menceritakan percakapan kala itu.
Kuasa hukum Novanto pun mencecar orang BPK yang menyatakan mentok tembok, Setya mengaku lupa. Namun dia meyakinkan hal tersebut sudah disampaikannya dalam berita acara perkara (BAP).
“Benar bisa dikroscek. Ada BAP-nya kok,” tegasnya.
Simak videonya dibawah ini:
(Baca juga: FAHRI BICARA ANGGOTA DPR BERSIH, MAHFUD MD YAKIN ADA AKTOR LAIN E-KTP)
Sumber Berita Terkuak! Meski Diduga Proyek e-KTP Bermasalah BPK Tak Berani Batalin : Jawapos.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.