Tolak Persamaan Hak Antar Suku, Oposisi Malaysia Gelar Aksi 812
Oposisi Pemerintah Malaysia menggelar aksi pada 8 Desember 2018 (812) dalam rangka merayakan putusan pemerintah yang batal meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Aksi ini digelar sebagai bentuk kegembiraan atas tuntutan yang dipenuhi oleh pemerintah.
Sebelumnya, Pemerintah Malaysia berniat untuk meratifikasi konvensi ICERD tersebut. Namun, pihak oposisi yang dipimpin oleh Ahmad Zaid Hamidi dari partai UMNO, menolak ratifikasi tersebut karena khawatir berdampak kepada hak istimewa mereka sebagai warga pribumi.
Pemerintah pun akhirnya memutuskan membatalkan ratifikasi tersebut pada 23 November lalu. Namun, walaupun sudah dibatalkan, pihak oposisi tetap melakukan aksi sebagai bentuk merayakan keputusan pemerintah yang tak jadi meratifikasi konvensi.
Mahathir mengatakan walaupun pemerintah sudah batal meratifikasi, tetapi apabila aksi tetap dilakukan, pemerintah tidak bisa melarang. Namun, ia meminta agar aksi berjalan dengan lancar, dan tidak terjadi kekacauan.
“Jika memungkinkan, jangan buang sampah sembarangan dan jaga kebersihan lingkungan. Saya harap demonstrasi ini berjalan lancar tanpa ada kekacauan dan gangguan,” katanya.
Sejumlah media Malaysia pada Sabtu (8/12) siang gencar memberitakan terkait aksi tersebut. Meski sempat terjadi penutupan sejumlah ruas jalan karena massa yang membludak, namun aksi berjalan dengan damai dan tertib.
Baca juga : Seputar Gerakan Rompi Kuning yang Bikin Heboh di Prancis
Sumber berita Tolak Persamaan Hak Antar Suku, Oposisi Malaysia Gelar Aksi 812 : kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.