Waketum Gerindra Arief Poyuono Sebut Anies-Sandi Menipu Buruh
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dituding telah menipu buruh karena menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di ibu kota mengunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Tudingan ini datang dari Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono. Dia beralasan bahwa PP 78 merupakan produk peraturan dan perundangan terkait penetapan upah buruh yang selama ini ditolak mentah-mentah oleh pekerja.
Arief menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum yang didasarkan pada formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dalam PP 78 Tahun 2015, menyebabkan kenaikan upah tidak lebih dari sepuluh persen setiap tahunnya. Padahal kebutuhan buruh selalu dinamis dan angka inflasi yang disajikan terkadang fiktif oleh BPS tidak sesuai dengan kenyataan di pasar.
“Karena itu kaum buruh kecewa berat dan merasa ditipu oleh Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI Jakarta mengunakan PP 78 Tahun 2015,” ucap Arief.
Kekecewaan tersebut menurutnya beralasan. Sebab, saat kampanye dan mendapatkan dukungan dari kaum buruh Jakarta, Anies-Sandi telah menandatangi kontrak politik yang memuat klausul bahwa mereka tidak akan mengunakan PP 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.
“Karena itu Partai Gerindra akan menanyakan pada Anies- Sandi kenapa sampai mengabaikan kontrak politik yang sudah disepakatinya,” pungkas Arief yang juga aktivis buruh ini.
(Baca juga: ANIES TETAPKAN UMP DKI JAKARTA 2018 SEBESAR RP3,6 JUTA)
Sumber Berita Waketum Gerindra Arief Poyuono Sebut Anies-Sandi Menipu Buruh : Jpnn.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.