Wasekjen: Urus Partai Sendiri, Saat Fadli Usulkan Jokowi Jadi Ketum Golkar
Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sebaiknya Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum Golkar usai dia menerima kedatangan DPD I Golkar di Istana Bogor pagi ini. Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut lebih baik Fadli urus partai sendiri.
“Lebih Fadli Zon urus partainya, jangan ikut campur urusan Partai Golkar. Untuk apa dia bicara itu?” tegas Ace saat dihubungi, Kamis (30/11/2017).
Menurut Ace, kedatangan pengurus DPD I Golkar ke Istana Bogor hal wajar. Ace menyebut Golkar sedari awal telah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019.
“Wajar sekali pengurus DPD PG provinsi se-Indonesia bertemu dengan Pak Jokowi. Partai Golkar kan sudah memiliki keputusan politik yang tegas bahwa akan mengawal Pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019 dan mencalonkan kembali Pak Jokowi sebagai Presiden dalam Pilpres 2019,” ujae Ace.
“Keputusan itu merupakan keputusan yang diambil bersama-sama dengan DPD PG Provinsi se Indonesia,” imbuh dia.
Fadli punya pandangan sendiri terkait pertemuan Jokowi dengan DPD I, yang salah satu topik pembicaraannya ialah munaslub untuk mengganti Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Fadli menyarankan Jokowi jadi Ketum Golkar saja.
“Saya kira nggak ada masalah Presiden menerima siapa pun, termasuk tamu-tamu dari Golkar. Silakan saja, itu kan Presiden punya pertimbangan sendiri,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, tadi siang.
(Baca juga: FADLI ZON DAN FAHRI HAMZAH AKAN HADIRI REUNI 212, FADLI: BERLAKU JUGA UNTUK JOKOWI)
Sumber Berita Wasekjen: Urus Partai Sendiri, Saat Fadli Usulkan Jokowi Jadi Ketum Golkar : Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.