Nasional

Wiranto: Bukan 5.000, Melainkan Hanya 500 Senjata yang Dipesan BIN

Wiranto: Bukan 5.000, Melainkan Hanya 500 Senjata yang Dipesan BIN

Menkopolhukam Wiranto akhirnya menjelaskan soal informasi simpang siur terkait pembelian 5.000 senjata yang disebut dari luar negeri untuk salah satu institusi. Wiranto menuturkan institusi yang memesan adalah BIN sebanyak 500 pucuk.

“Ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN, dan senjata yang dibeli ini bukan standar TNI dan buatan Pindad, bukan dari luar negeri,” ucap Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (24/9).

Menkopolhukam Wiranto

Wiranto menuturkan pengadaan senjata itu menggunakan dana APBN. Sementara perizinannya tidak perlu ke Mabes TNI karena jenis senjata bukan standar TNI, cukup hanya izin Mabes Polri dan itu sudah dilakukan.
“500 pucuk untuk kepentingan sekokah intelejen,” ucapnya.

Wiranto berharap informasi ini tidak menjadi liar seolah ada institusi di luar kontrol pemerintah yang membeli senjata secara ilegal, apalagi untuk fungsi yang bisa mengancam keamanan bahkan pemberontakan.

“Saya katakan bahwa tidak perlu dipolemikan. Ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja. Panglima merasa perlu perizinan dari Mabes TNI karena itu standar TNI. Ternyata itu non standar TNI. Sehingga izin cukup dari kepolisan,” tegasnya.

500 Senjata yang Dipesan BIN dari Pindad Laras Pendek Modifikasi

Menkopolhukam memastikan isu impor 5.000 senjata yang ramai disebut dari Panglima TNI tidak benar, lantaran ada komunikasi yang tidak selesai. Menurut Wiranto, pemesanan senjata itu betul ada yaitu untuk BIN sebanyak 500 pucuk. Apa jenisnya?

“Senjatanya modifikasi, jadi bukan standar TNI. Dan pembuatannya di Pindad bukan negara lain,” ucap Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (24/9).

Wiranto mengatakan senjata itu laras pendek, namun tak merinci jenisnya selain menyebut modifikasi itu. Keperluannya untuk sekolah intelijen BIN. “Untuk kepentingan intelejen. Sudah itu,” ujar Mantan Ketum Hanura itu.

Kepala BIN Budi Gunawan

Wiranto menuturkan, banyak senjata yang dibutuhkan oleh Polri, BNN, BIN, dan TNI, dan pengadaannya tidak ramai-ramai perlu diketahui, karena sudah ada ketentuan dan prosedurnya. Soal isu 5.000 senjata ini disebutnya karena ada komunikasi yang belum tuntas di antara institusi di bawah Kemenkopolhukam.

“Setiap tahun ada kebutuhan, kita beli dari Pindad diproduksi Pindad. Enggak ada masalah. Sejak saya jadi Panglima bahkan sebelumnya, tidak pernah beli senjata dipolemikkan seperti sekarang ini. Kecuali senjata selundupan dari luar masuk ke Indonesia, itu brangkali perlu kita waspadai,” paparnya.

“Tapi ini pengadaan senajata lewat APBN non standar TNI untuk kepentingan yang jelas, sehingga tidak perlu dipolemikkan lagi,” tegasnya.

(Baca juga : KEPALA BIN: PANGLIMA TNI JANGAN LEMPAR ISU YANG GOYANG STABILITAS NEGARA)

 

Sumber Berita Wiranto: Bukan 5.000, Melainkan Hanya 500 Senjata yang Dipesan BIN : Kumparan.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.