Wiranto Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Mengkriminalisasi Ulama
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, membantah kabar yang dituduhkan Presidium Alumni 212 tentang kriminalisasi ulama. Dia menegaskan pemerintah tak pernah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.
“Istilah kriminalisasi ulama tidak tepat. Ulama yang mana?” ujar dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (9/6).
Seperti dilansir Antara, Wiranto mengatakan pemerintah tidak pernah memiliki permasalahan dengan ulama.
“Begini, yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu. Jadi ini oknum. Jangan juga digeneralisir bahwa pemerintah melawan umat Islam. Bukan,” ujarnya.
Dia menegaskan pemerintah tidak pernah tebang pilih dalam proses penegakan hukum. “Jadi, apakah itu ulama, pedagang, politisi, atau birokrat, kalau tindakannya menyangkut masalah kriminal, ya diproses,” tambah Wiranto.
Maraknya berita-berita yang dinilai mengadu domba pemerintah dengan pihak lain ini, membuat Wiranto meminta masyarakat untuk lebih menyaring kabar-kabar yang beredar, terutama di media sosial.
“Ini yang di medsos harus hati-hati, dan juga media hati-hati memberitakan masalah ini,” tutur dia.
Sebelumnya, Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (9/6) pagi. Kedatangannya itu bertujuan untuk menyampaikan permintaan dari Presidium Alumni 212 kepada pemerintah agar menghentikan kriminalisasi terhadap ulama. Natalius menyarankan Kemenkopolhukam menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat ulama secara politis demi menghentikan kegaduhan nasional.
Sumber Berita Wiranto Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Mengkriminalisasi Ulama : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.