DPR Usulkan Lagi Pemerintah Loloskan Alokasi Anggaran Rp 7,2 Triliun
DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengajukan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk kebutuhan anggaran tahun 2018. Rinciannya, untuk satuan kerja dewan sebesar Rp 4,8 triliun dan satuan kerja Setjen Rp 2,3 triliun.
Namun, dari usulan tersebut DPR hanya mendapat anggaran sementara atau pagu indikatif sebesar Rp 4,3 triliun. Rinciannya, untuk satuan kerja dewan Rp 3,2 triliun dan satuan kerja Setjen Rp 1 triliun.
Dari pagu indikatif itu, ternyata anggaran yang bisa disetujui oleh pemerintah sebesar Rp 5,7 triliun atau bertambah Rp 1,3 triliun dari anggaran sementara. Kepala Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing, mengatakan pihaknya akan bicara lagi dengan pemerintah agar usulan awal Rp 7,2 triliun diterima.
“Yang kita ajukan Rp 7,2 triliun untuk semua anggaran kesekjenan DPR, untuk semua. Yang dikabulkan kan Rp 5,7 triliun. Kita rapat lagi nanti, masa pemerintah mau DPR-nya keleleran,” ucap Anton di gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8).
“Pokoknya itu kita minta alokasi dana Rp 7,2 triliun. Itu (untuk anggaran) 2018,” imbuhnya tak merinci anggaran dimaksud.
Anton mengatakan, anggaran sebesar Rp 5,7 triliun yang akhirnya disetujui pemerintah, sudah masuk nota keuangan yang akan dibacakan dalam pidato di DPR pada 16 Agutsus oleh Presiden Jokowi tentang APBN dan nota keuangan.
Tapi tidak langsung disahkan, karena APBN itu akan dibahas lagi dan disahkannya di paripurna DPR. “Itu nanti DPR akan kerja dengan mitra masing-masing. Kita bahasa di Komisi V (PUPR). Baru Banggar (Badan Anggaran) dengan pemerintah rapat, selesai rapat diundangkan UU APBN 2018,” paparnya.
Anton tak menampik bahwa dalam usulan awal Rp 7,5 triliun itu ada anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR, yang sejak 2015 masuk dalam program penataan komplek parlemen Senayan. Tapi tak kunjung disetujui karena ditolak masyarakat luas.
“Coba berpikir realitas kantor (DPR) 3×5 dihuni 7 orang 8 orang. Kita itu kalau rapat pakai banyak staf ahli rapat di luar, padahal butuh masukan banyak pengawasan. Coba bapak-bapak nyaman enggak kamu lihat kantor DPR. Kantor kanit polisi saja lebih bagus,” ujar politikus Golkar itu.
“Kantor camat saja kamar mandinya ada di dalam. Kamarnya luas, pegawai di dalam semua. Ini lembaga tinggi negara,” imbuh Anton.
Karena itu DPR akan lobi lagi pemerintah agar usulan awal dapat diterima, sehingga rencana pembangunan gedung baru dapat mulai terealisasi pada tahun 2018.
“Ya kita ajukan dong bargaining. Kita kasih contoh. Kalau enggak, Menkeu kita ajak lihat kamar (ruang DPR). Bapak-bapak lusa ikut rapat, ya enggak,” imbuhnya.
Sumber Berita DPR Usulkan Lagi Pemerintah Loloskan Alokasi Anggaran Rp 7,2 Triliun : Kumparan.com