MUI Desak Pemerintah, Pertimbangkan Keanggotaan Myanmar di ASEAN
Tragedi kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan satu Pulau untuk menampung pengungsi Rohingya.
“Melihat penindasan tersebut dengan ini MUI memberikan sikap, salah satunya meminta pemerintah Indonesia bila memungkinkan, untuk menyiapkan satu Pulau khusus untuk menampung pengungsi Rohingya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2017).
Selain itu, MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani tragedi secara sungguh-sungguh, bila perlu mengambil alih permasalahan tersebut.
“Sudah terbukti secara meyakinkan Pemerintah Myanmar belum bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya,” ucapnya.
Lebih lanjut, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kembali diplomasi sunyi (non megaphone diplomacy) yang diterapkan Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka wilayah Rikhine agar bantuan dari seluruh negara bisa sampai ke sana.
“Sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar,” kata Amirsyah.
MUI mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Amirsyah juga menuntut semua pelaku pelanggaran HAM dihukum berat melalui Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court (ICC)).
“Hal ini untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar,” tegasnya.
Terakhir, MUI mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar menghentikan aksi tersebut. Juga untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN.
“Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk pertimbangkan keanggotaannya,” tutup Amirsyah.
Sumber Berita MUI Desak Pemerintah, Pertimbangkan Keanggotaan Myanmar di ASEAN : Detik.com