KDM hentikan proyek besar daya center Ai Jatiluhur, kenapa?
Pembangunan data center kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, harus berhenti sementara.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil keputusan tersebut setelah mengecek langsung proyek milik BDX Data Centers yang ternyata masih memiliki sejumlah dokumen perizinan dalam proses.
Persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kedua dokumen tersebut belum diterbitkan ketika pekerjaan konstruksi sudah mulai berjalan.
Dedi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Senin 28 September 2026. Proyek yang berada di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi itu dirancang sebagai pusat data berskala besar dengan kebutuhan daya listrik mencapai 640 Megawatt (MW).
Bagi Dedi, pembangunan dengan skala sebesar itu membutuhkan kepastian dari sisi hukum maupun lingkungan sebelum diteruskan.
Karena itu, ia meminta seluruh pekerjaan dihentikan terlebih dahulu sampai proses perizinan selesai.
“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (2/10/2026).
Perhatian pemerintah tidak berhenti pada persoalan dokumen. Besarnya kebutuhan air untuk operasional data center juga menjadi hal yang ikut diperhitungkan karena lokasinya berada di kawasan yang memiliki aktivitas pertanian dan permukiman warga.
Saat beroperasi dalam kapasitas penuh, fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan air hingga 384 liter per detik.
Angka itu setara dengan sekitar 33.000 meter kubik air setiap hari, sedangkan kebutuhan pada tahap awal tercatat sekitar 6.000 meter kubik per hari.
Pemprov Jabar meminta konsultan proyek menjelaskan kajian teknis mengenai kebutuhan sumber daya tersebut secara terbuka.
Koordinasi dengan Perum Jasa Tirta II dan PDAM Purwakarta juga diperlukan agar pasokan air bagi masyarakat serta petani tetap aman.
Kepala Diskominfo Jawa Barat Mas Adi Komar menyebut status AMDAL dan PBG masih dalam proses berdasarkan konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Pembangunan pun dihentikan sampai dokumen tersebut diterbitkan.