Anggota DPRD Cecar Kenaikan Anggaran DP Rp 0 dan OK OCE Anies-Sandi
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mempertanyakan besarnya jumlah rancangan anggaran prioritas Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam revisi rancangan KUA-PPAS, jumlah anggaran yang diusulkan sebesar Rp76,78 triliun. Jumlah ini meningkat dari rancangan awal KUA-PPAS sebesar Rp74,6 triliun atau bertambah 3,87 triliun dari total APBD 2017 sebesar 70,19 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi kita saja hanya naik 6 persen sekian, kemudian kita berani memproyeksi sekitar Rp70 triliun menjadi Rp76 triliun. Angka ini harus diperhatikan, jangan sampai kita merevisi di tengah jalan dengan pengurangan di segala sektor,” ujar Bestari dalam rapat banggar di gedung DPRD DKI, Kamis (2/11).
Salah satu yang disoroti, lanjut Bestari, adalah rancangan anggaran untuk program DP Rp0 sebesar Rp800 miliar. Dalam rancangan awal KUA-PPAS, anggaran program DP Rp0 hanya dialokasikan sebesar Rp100 miliar.
“Untuk program DP Rp0 itu harus dijelaskan. Bentuknya seperti apa, jangan dulu ada pembahasan sebelum dijelaskan,” katanya.
Selain program DP Rp0, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI ini juga mengkritik naiknya rancangan anggaran untuk OK OCE. Dalam KUA-PPAS tercatat anggaran untuk OK OCE sebesar Rp92 miliar dari rancangan awal Rp43 miliar.
“Itu untuk OK OCE kenapa juga harus naik sampai sekian miliar. Harus dijelaskan dulu sebelum masuk pembahasan komisi,” ucap Bestari.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana menyatakan akan membahas lebih rinci terkait rancangan anggaran KUA-PPAS Anies-Sandi pada 6 November mendatang. Pihaknya mengaku perlu mempelajari terlebih dulu.
“Senin depan akan kami undang lagi untuk konfirmasi dan tanya jawab dengan Banggar,” katanya.
Ditemui usai rapat, Kepala Bappeda Tuty Kusumawati menjelaskan, peningkatan jumlah rancangan anggaran KUA-PPAS berasal dari optimalisasi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan.
“Kami optimalisasi PAD sekitar Rp3 triliun lebih. Untuk dana perimbangan juga kami naikkan sekitar Rp2,7 triliun dibanding ketika penetapan APBD 2017,” terangnya.
Sementara terkait peningkatan rancangan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk program DP Rp0, menurutnya, digunakan untuk pembebasan lahan. Namun Tuty belum dapat memastikan di mana saja lokasi lahan tersebut.
“Skemanya sedang dimatangkan, bisa dari pemprov, BUMD, atau swasta murni. Untuk lokasi lahannya itu kewenangan Dinas Perumahan,” tutur Tuty.
Pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2018 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6-7 November mendatang.
Rancangan KUA-PPAS ini sempat diperbaiki karena dalam draf terakhir yang tertuang di masa akhir jabatan mantan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat belum memuat program-program yang diusung Anies-Sandi.
(Baca juga: KUATIR SPEKULAN BERMAIN, SANDIAGA TAK RILIS LOKASI RUMAH DP 0 RUPIAH)
(Baca juga: ANIES SOAL KJP PLUS DAN HAPUS KEBIJAKAN SEPEDA MOTOR DI JALAN SUDIRMAN-THAMRIN)
Sumber Berita Anggota DPRD Cecar Kenaikan Anggaran DP Rp 0 dan OK OCE Anies-Sandi : Cnnindonesia.com