Buruh Sebut Anies Hanya Alat Politik PKS dan Gerindra, Sandi Tegaskan Tak Akan Lari dari Kontrak Politik

Buruh Sebut Anies Hanya Alat Politik PKS dan Gerindra, Sandi Tegaskan Tak Akan Lari dari Kontrak Politik

Buruh menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak paham soal politik dan hanya dijadikan alat oleh Partai Gerindra dan PKS untuk meraih kekuasaan.

“Dia itu bukan orang politik, tapi dia dipakai alat politik sama orang. Dia itu hanya dipakai alat politik PKS dan Gerindra,” ujar salah seorang orator di atas mobil komando dalam aksi buruh di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (10/11/2017) kemarin.

Hal itu disampaikan buruh lantaran kecewa dengan Anies yang tidak menepati janji dan kontrak politiknya dengan buruh saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018.

Padahal saat pilkada lalu, buruh Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada Anies-Sandi saat berhadapan dengan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat untuk memperebutkan kursi DKI satu.

“Seluruh komponen buruh itu sebagai relawan Anies Baswedan, turun semuanya untuk melakukan konsolidasi biar Anies menang,” ungkap orator berkemeja hijau tersebut.

“Tapi apa yang kita rasakan saat ini? Belum dilantik sampai sebulan, apa yang kita rasakan? Hanya kecewa dan kecewa. Kata dia ‘Saya sudah dilantik kok, biar buruh berteriak, biar buruh menangis.’ Janji tinggal janji. Gampang dia mengucapkan janjinya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, ribuan buruh menggelar aksi depan Balai Kota Jakarta, menolak UMP DKI 2018 sebesar Rp3,6 juta, yang diputuskan Anies pada 1 November 2017 lalu. Sementara, para buruh menuntut upah sebesar Rp3,9 juta.

Sandiaga Tegaskan Tak Akan Lari dari Kontrak Politik Buruh

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjamin akan berkomitmen memenuhi kontrak politik yang telah disepakati dengan para buruh saat masa kampanye.

Massa buruh sebelumnya mencabut mandat dukungan terhadap Sandi dan Gubernur DKI Anies Baswedan karena dianggap melanggar kontrak politik tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI.

“Kami akan tunaikan sesuai dengan poin per poin itu. Kami tidak akan lari, kami akan 100 persen komitmen,” ujar Sandi saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (11/11).

Isi kontrak politik yang telah ditandatangani Anies-Sandi itu di antaranya memuat tuntutan penghentian sistem kerja outsourcing, subsidi kepemilikan rumah murah, menyediakan transportasi publik bersubsidi, termasuk menetapkan UMP DKI sesuai mekanisme dewan pengupahan.

Terkait penetapan UMP DKI, massa buruh menganggap Anies-Sandi ingkar karena tak memenuhi keinginan buruh yang meminta upah minimum dari Rp3,3 juta menjadi Rp3,9 juta. Sementara Anies-Sandi mengacu pada PP 78/2015 sehingga UMP menjadi Rp3,6 juta.

Sandi mengklaim akan tetap menerima masukan maupun informasi dari pihak buruh terkait kemungkinan penentuan UMP selanjutnya.

“Tentu kami akan lakukan forum silaturahmi dengan teman-teman buruh agar dapat berkomunikasi dengan baik,” katanya.

Para buruh melakukan aksi demo di Balai Kota dan Istana Negara bertepatan dengan hari pahlawan, Jumat (10/11).

Aksi tersebut menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, permintaan untuk mencabut PP 78 tentang Upah Murah. Kedua, permintaan untuk revisi UMP DKI menjadi Rp3.917.000. Ketiga, permintaan untuk menurunkan harga listrik dan kebutuhan pokok.

 

 

(Baca juga: BURUH: KAMI MILIH ANDA BUKAN KARENA TERPESONA, JANJI AKAN DITAGIH DI DUNIA DAN AKHIRAT)

(Baca juga: REAKSI ANIES SAAT BURUH SEBUT ANIES-SANDI SANTUN TAPI PEMBOHONG)

 

 

Sumber Berita Buruh Sebut Anies Hanya Alat Politik PKS dan Gerindra, Sandi Tegaskan Tak Akan Lari dari Kontrak Politik : Netralnews.com, Cnnindonesia.com