Dedi Mulyadi tolak permintaan maaf dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat merespons permohonan maaf dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat memangkas anggaran daerah.
Dan Dedi Mulyadi mengatakan tidak memerlukan permintaan maaf.
Namun ia secara tegas menuntut Pemerintah Pusat segera membayarkan hak daerah yang masih tertunda.
“Tidak perlu ada yang dimaafin ya. Menurut saya itu tidak salah. Mengkritik pemerintah daerah tidak salah,” kata Dedi Mulyadi, Bandung Rabu 5 November 2025.
Dedi ini menegaskan, fokus utama Pemprov Jabar bukanlah pada permohonan maaf, melainkan pada pemenuhan hak keuangan daerah hingga sekarang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.
“Yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Yang kami inginkan, satu dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan,” katanya.
Dedi Mulyadi menekankan, dana bagi hasil tahun 2024 yang belum di bayarkan tersebut sangat penting, khususnya bagi Pemprov Jabar untuk menangani masalah bencana di wilayahnya.
Purbaya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda karena terpaksa memangkas anggaran mereka demi memastikan uang negara dimanfaatkan secara maksimal.
“Habisi tuh duit,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Dedi Mulyadi kemudian mengajukan syarat kedua, ia berjanji, apabila belanja daerah Provinsi Jabar menunjukkan kinerja yang baik, dengan outcome dan benefit yang jelas bagi kepentingan publik.
Termasuk penanganan bencana yang optimal, maka ia akan mengajukan permohonan khusus kepada pemerintah pusat.