Felix Siauw Samakan Pemerintahan Jokowi dengan Firaun
Cara Joko Widodo memimpin Indonesia disamakan dengan kekejaman Firaun memimpin Mesir di zaman kuno.
Salah satu bukti kediktatoran Jokowi adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
“Rezim sekarang ini sama saja dengan Firaun, yang mengeluarkan Perppu untuk membunuh semua anak laki-laki agar kekuasaannya tidak terancam,” kata tokoh umat Islam, Felix Siauw, saat berpidato di tengah Aksi 299, kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (29/9).
Felix yang dijuluki sebagai ustad itu sangat yakin perumpamaan tentang Firaun sangat tepat untuk menggambarkan perilaku rezim Jokowi.
Dia meramalkan, Perppu Ormas yang sudah membuahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan menghadirkan pembubaran-pembubaran Ormas lain yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah.
“Kalau dalam kondisi darurat dan penting, tentu kami terima adanya Perppu. Tetapi ini kan Perppu yang dikeluarkan untuk memaksakan kepentingan rezim,” tegas Felix.
Ia terang-terangan menuduh rezim Jokowi Anti Islam. Menurutnya, pembubaran HTI dilandasi ketidaksenangan pemerintah terhadap gagasan membentuk khilafah.
“Apa yang salah dari khilafah? Apakah khilafah menyalahi Pancasila?” tanya Felix, yang disambut bantahan dari barisan massa aksi.
Selain menolak Perppu Ormas, demonstrasi besar yang dimotori oleh Presidium dan Alumni Aksi 212 ini mendesak DPR menolak usulan pencabutan TAP MPRS 25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
Baca juga : Tolak PKI, Tapi Lawan Perppu Ormas yang Larang Komunis, Aksi 299 Maunya Apa?
Sumber berita Felix Siauw Samakan Pemerintahan Jokowi dengan Firaun : rmol.co
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.