ICW Sebut Pansus Hak Angket KPK seperti Serigala Berbulu Domba
ICW bersama sejumlah organisasi yang bernaung dalam Aliansi Anak Muda Anti Korupsi, menggelar unjuk rasa di depan DPR RI, Jakarta. Peneliti ICW sekaligus koordinator lapangan, Donal Fariz, menyebutkan aksi ini dilandasi oleh upaya beberapa oknum yang berusaha menggembosi KPK.
“Ketika KPK sedang fokus menangani kasus korupsi KTP elektronik, sejumlah fraksi di DPR mencoba untuk memperlemah ruang gerak KPK dengan menggunakan wewenang hak angket untuk melakukan penyidikan. Oknum tersebut menggunakan hak untuk melakukan penyelidikan,” ujar Donal, Jumat (16/6).
“Upaya sebagian oknum anggota DPR menggunakan segala upaya untuk memperlemah penuntasan kasus korupsi oleh KPK, bagaikan serigala berbulu domba,” imbuhnya.
Menurutnya, oknum DPR selalu mengusung hak angket dengan dalih memperkuat KPK. Namun, ia menduga bahwa keinginan yang sebenarnya adalah memperlemah proses hukum kasus e-KTP.
“Rakyat pun geram ketika DPR menggunakan mekanisme angket yang tidak sepatutnya sebagai jalur untuk memperlambat proses hukum kasus korupsi KTP elektronik. Sangat jelas bahwa beberapa nama yang menjadi panitia angket memiliki konflik kepentingan ketika namanya disebutkan dalam persidangan KTP-elektronik,” tambahnya.
Hak angket yang ditetapkan pada 28 April lalu, menurutnya masih menyisakan berbagai persoalan. Mulai dari proses sidang pengesahan hingga pembentukan panitia angket yang dianggp banyak cacat hukum.
“Pengambilan keputusan (pembentukan pansus hak angket) seharusnya sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2004, pasal 199 dan 79ayat 3,” ujar Donal. Pasal 199 terkait ketentuan hak angket di paripurna harus disetujui minimal setengah anggota DPR yang hadir. Pasal 79 terkait ketentuan hak angket dipakai untuk penyelidikan pelanggaran undang-undang.
Dalam aksi tersebut, Donal dan rekan-rekannya menuntut agar DPR menghentikan dan membatalkan proses penggunaan hak angket untuk KPK. Selain itu, mereka juga meminta DPR mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sumber Berita ICW Sebut Pansus Hak Angket KPK seperti Serigala Berbulu Domba : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.