Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar (bagian 3)

Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar (bagian 3)

Sebelum melanjutkan artikel berita bagian 3 ini, ada baiknya bila belum membaca bagian 1 dan 2, silahkan baca dulu biar nyambung jalan ceritanya, silahkan baca dibawah ini.

Baca juga : Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar (bagian 1)

Baca juga : Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar (bagian 2)

Usaha Makar

Protes besar-besaran muncul menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka menuntut petahana Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dipenjara atas tuduhan penistaan agama. Dengan pendanaan yang baik dan terorganisir, demonstrasi berhasil mengumpulkan ratusan ribu di jalanan Jakarta.

Dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh kunci gerakan perlawanan terhadap Ahok, diketahui kasus penistaan agama ini hanya dalih untuk tujuan yang lebih besar: menyingkirkan Joko Widodo dan mencegah tentara diadili atas peristiwa pembantaian sipil 1965—pembunuhan massal oleh militer Indonesia dan didukung pemerintah AS. Aktor utama dalam ‘serangan pembuka’ yang berperan sebagai penyuara dan pendesak adalah Front Pembela Islam (FPI), yang diketuai Rizieq Shihab. Bersama Rizieq, dalam rantai komando, ada juru bicara dan Ketua Bidang Keorganisasian FPI, Munarman, serta Fadli Zon.

Munarman, yang sempat terekam hadir dalam pembaiatan massal kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pengacara yang bekerja untuk Freeport McMoran, yang saat ini dikendalikan oleh Carl Icahn, sahabat Donald Trump. Meski koneksi Trump tampak penting dalam plot makar ini, belum diketahui apakah Trump atau Icahn punya hubungan langsung. Sementara Munarman tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.

Arsip Edward Snowden menyimpan banyak dokumen terkait FPI. Termasuk di dalamnya dokumen yang menuliskan bahwa kepolisian Republik Indonesia tak berani menangkap FPI karena takut serangan balik, dan dokumen lain yang memaparkan FPI adalah cabang dari Jemaah Islamiyah, jaringan jihad yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002, dan dokumen pengiriman senjata api dari Kepolisian Republik Indonesia untuk latihan anggota FPI Aceh. NSA dan Gedung Putih tak merespons tulisan ini.

Sementara gerakan protes besar-besaran yang digelar FPI berlangsung selama enam bulan terakhir, saya mendapatkan informasi yang rinci dari lima laporan internal intelijen Indonesia. Laporan-laporan itu disusun oleh tiga agen pemerintah Indonesia. Seluruhnya dikonfirmasi oleh sedikitnya dua tokoh militer, intelijen, atau staf istana.

Salah satu laporan menyatakan bahwa gerakan ini sebagian didanai Tommy Soeharto—anak diktator Soeharto—yang pernah masuk bui gara-gara menembak mati hakim yang memvonisnya bersalah. Sumbangan finansial Tommy juga diakui oleh Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Kivlan sendiri, yang membantu FPI memimpin protes besar-besaran di Jakarta pada November 2016, sedang menghadapi ancaman penjara dengan tuduhan makar. Ia juga bekas pemimpin tim kampanye Prabowo dalam pemilu 2014.

Laporan lain menyatakan sebagian dana berasal dari Hary Tanoe, miliuner rekanan bisnis Donald Trump. Para tokoh penting gerakan protes itu—beberapa di antaranya saya temui pada Jumat silam (14/4)—berkali-kali menekankan kepada saya bahwa Hary adalah salah satu pendukung mereka yang terpenting. Mereka berharap Hary dapat jadi penghubung antara Prabowo dan Trump.

Manimbang Kahariady, seorang pejabat Partai Gerindra, mengaku ia berjumpa Hary tiga hari sebelum pertemuan kami. Ia dan tokoh-tokoh gerakan yang lain yakin bahwa Hary memberitahu Trump mengenai pentingnya mendukung mereka dan menyingkirkan lawan-lawan mereka, dan itu dimulai dari Ahok.

Tommy Soeharto tak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Harry Tanoe menolak berkomentar.

Laporan ketiga menyatakan sebagian dana gerakan FPI berasal dari mantan presiden dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—informasi yang membikin jengkel Presiden Jokowi ini terbongkar kepada khalayak dan kemudian ditanggapi SBY dalam mode marah. SBY langsung menyatakan itu dusta belaka dan pemerintah telah menjahatinya dengan cara menyadap teleponnya.

Tujuh staf intelijen/militer aktif dan pensiunan menyatakan kepada saya bahwa SBY memang menyumbang untuk aksi protes FPI, tetapi menyalurkannya secara tidak langsung. Salah satu informan tersebut adalah Laksamana (Purn) Soleman B. Ponto—bukan pendukung gerakan makar—mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan penasihat aktif Badan Intelijen Negara (BIN). “SBY menyalurkan bantuannya lewat masjid dan sekolah,” kata Soleman.

Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Soleman, mendukung tindakan SBY tersebut. Ia mengetahui hal ini karena—selain keterlibatannya di dunia intelijen—jenderal-jenderal pro makar adalah rekan dan kawan-kawannya, banyak di antara mereka berhimpun dalam grup WhatsApp “The Old Soldier”.

Menurut Soleman, para pendukung gerakan makar di kalangan militer menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa.

“Sasaran mereka yang sebenarnya adalah Jokowi,” katanya.

Caranya tentu bukan serangan langsung militer ke Istana Negara, melainkan “kudeta lewat hukum”, mirip-mirip kebangkitan rakyat yang menggulingkan Soeharto pada 1998. Hanya, kali ini publik tidak berada di pihak pemberontak—dan tentara nasional Indonesia, alih-alih melindungi Presiden, lebih senang ikut menggerogotinya.

“Makar ini bakal kelihatan seperti pertunjukan People Power,” ujar Soleman. “Tetapi karena semuanya sudah ada yang mengongkosi, militer tinggal tidur,” dan presiden sudah terjengkang saat mereka bangun.

Skenario lain: Aksi-aksi protes yang dipimpin FPI bakal menggelembung kelewat besar, membikin Jakarta dan kota-kota lain kacau-balau, lalu militer datang dan menguasai segalanya atas nama menyelamatkan negara. Kemungkinan penuh kekerasan ini dibicarakan secara rinci oleh Muhammad Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam, dan Usamah Hisyam saat saya bertemu mereka Februari lalu (Usamah adalah penulis biografi SBY berjudul SBY: Sang Demokrat).

Lebih dari urusan keagamaan, menurut mereka, masalah terbesar Indonesia saat ini adalah komunisme gaya baru, dan militer harus siap turut campur dan menggembalakan keadaan karena Indonesia belum cukup dewasa untuk demokrasi. Jokowi, kata mereka, menyediakan lahan bagi komunisme dan satu-satunya organisasi yang cukup kuat buat menghadapi komunisme ialah tentara nasional.

Mereka mengaku sudah punya daftar orang-orang komunis di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mereka incar. Di lapangan, mereka mengikuti panduan taktik dan strategi dari seorang jenderal antikomunis yang bekerja bersama mereka. Tentara hanya mungkin ikut campur bila ada kekacauan. Dalam keadaan damai, mereka tak dapat berbuat apa-apa.

Khaththath dan Usamah berkata kepada saya bahwa mereka tidak menginginkan pertumpahan darah. Mereka ingin kudeta damai, tetapi juga menekankan, dalam beberapa pekan ke depan, bakal ada revolusi oleh umat. Istana ketakutan, kata mereka.

Setelah Khaththath ditangkap polisi dengan tuduhan makar, Usamah mengirimkan pesan kepada saya bahwa kini ia mengambil kendali perjuangan di lapangan—sebagaimana peran Khattath setelah imam besar FPI Rizieq Shihab digembosi skandal seks dan masalah-masalah lain.

( bersambung… )

 

 

Sumber berita Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar (bagian 3) : tirto.id