Nasional

Jaksa KPK Ungkap Pelanggaran Pajak Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Jaksa KPK Ungkap Pelanggaran Pajak Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Dua pimpinan DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah diduga memiliki pelanggaran pidana perpajakan. Hal itu terungkap lewat barang bukti yang dikonfirmasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang kasus dugaan suap pejabat pajak.

Di sidang dengan terdakwa Kasubdit Bukti Permulaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno, Rabu (10/5) itu, awalnya, Jaksa Muhammad Takdir Suhan membeberkan bukti nota dinas. Itu, sebagai bukti permulaan terkait dugaan pelanggaran pajak sejumlah pihak.

Nota dinas itu berupa usulan tindak lanjut bukti permulaan yang akan dikirimkan ke Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Dadang Suwarna. Dokumen ditandatangani Handang Soekarno untuk diteruskan ke bawahannya Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil DJP Jakarta Khusus Hilman Flobianto.

Nah, dalam nota dinas itu tercantum nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Disebutkan bahwa Fadli Zon belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pribadi selama empat tahun sejak 2011 hingga 2015. Sementara Fahri Hamzah, diduga menyampaikan SPT tahunan dengan tidak benar ke kantor pajak.

Daftar harta 2014 berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan jumlah selisih Rp 4,46 miliar. Jaksa Takdir kemudian mengkonfirmasi nota dinas itu kepada Hilman Flobianto. Hilman pun tidak menampiknya.

“Untuk Fadli Zon SPT, kemudian yang Fahri Hamzah ada daftar harta 2014 berbeda dengan LHKPN selisih Rp 4 miliar,” kata Hilman saat dihadirkan sebagai saksi.

Berikut adalah Nota Dinas yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan:

Nota dinas

Nomor NDR-   /PJ.051/2016

Yth: Direktur Pengakan Hukum
Dari: Kasubdi Pemeriksaan Budi Permulaan
Lampiran: Satu Set
Hal: Usul tindak lanjut  LIIP dengan Usul Pemeriksaaan Bukti Permulaan an PT Trans Distributor NPWP 03.275.487.1 – 014.000, dkk

Nama: Eggi Sudjana SH Msc
NPWP: 06.957.466.3 – 024.000
Alamat: Jalan Johar Baru 1/23 Johar Baru Jakarta Pusat DKI Jakarta

Dugaan peristiwa pidana: tidak menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi atas nama Eggi Sudjana SH Msc NPWP 06.957.466.3 – 024.000 untuk tahun pajak 2013 sampai dengan 2015 ke KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

Nama: Fadli Zon
NPWP: 09.468.771.2-0009.000
Alamat: Jakarta Timur DKI Jakarta
Dugaan peristiwa pidana: Tidak menyampaikan SPT tahunan PPh Orang Pribadi atas nama Fadli Zon NPWP 09.468.771.2-009.000 untuk tahun pajak 2011 sampai dengan 2015 ke KPP Pratama

Nama: Fahri Hamzah alias Fahri
NPWP: 08.091.263.7-013.000
Alamat: Jakarta Selatan DKI Jakarta
Dugaan Peristiwa Pidana: Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama Fahri NPWP: 08.091.263.7-013.000 untuk tahun pajak 2013 s.d 2014 ke KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan.
Daftar harta 2014 berbeda dengan LHKPN dengan jumlah selisih Rp4,46 miliar.

 

 

Sumber berita Jaksa KPK Ungkap Pelanggaran Pajak Fadli Zon dan Fahri Hamzah : gerilyapolitik.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.